Pemilu Banyak Curang, Pendukung Prabowo Geruduk Kantor Bawaslu Jabar

Ketua GMPK, Julhayadi Arya Saputra, mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah, dan beberapa komisioner lain. Dalam pertemuan ini GMPK menyampaikan aspirasi berupa dugaan pelanggaran, kecurangan, dan keberatan atas pemilu yang masih berlangsung.

"Banyak kecurangan yang terjadi di TPS (tempat pemungutan suara)," ujar Julhayadi, Senin (29/4).

Untuk membuktikan kecurangan tersebut, dalam tiga hari ke depan pihaknya sepakat akan mendatangi Bawaslu Jabar kembali untut memberikan sejumlah bukti pelanggaran. Dalam aksinya, GMPK pun menyampaikan pernyataan sikap, yaitu:

1. Meminta kepada Bawaslu Jabar untuk bekerja secara profesional dan Independen serta penuh dengan keadilan.

2. Mendesak kepada Bawaslu Jabar untuk mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara.

3. Mendesak kepada Bawaslu Jabar untuk mengusut tuntas segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu.

4. Mendesak kepada Bawaslu Jabar untuk mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran berupa //money politic// yang terjadi di wilayah Jabar terutama pileg yang sangat marak khususnya di pedesaan karena menodai demokrasi dan menghancurkan moral anak bangsa.

5. Mendesak Bawaslu Jabar bersama masyarakat untuk membentuk satgas dan Tim Pencari Fakta yang sifatnya Independen untuk mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran.

Sementara itu, Farida Nuraini, salah satu peserta aksi mengatakan, dia dan rekan 'emak-emak' sudah merasa jengah dengan kecurangan yang terjadi selama Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sudah tidak mengindahkan semua laporan kecurangan yang sebenarnya bisa dilihat dengan mata telanjang dari berbagai sumber informasi.

"Sebetulnya itu sudah sangat kasat mata 'vulgar' kecurangan terjadi di mana-mana.Terutama di sosial media banyak di//posting//kan," kata Farida.

Dia berharap Bawaslu bisa duduk sebagai pihak yang netral dalam pemilu dan melihat secara jernih persoalan dugaan kecurangan ini. Hal itu dilakukan wajib dilakukan untuk menjaga kemurnian dari Pemilu serentak 2019.

"Intinya kami tidak meminta kepada bawaslu untuk berpihak kepada kami, tapi kami minta, tolong berada di Posisi yang netral," ujarnya.

Di sisi lain, Farida juga mengkritisi terkait banyaknya petugas KPU yang wafat. Menurutnya hal itu menjadi dasar salah satu tuntutan mereka agar dibentuknya Tim Pencari Fakta oleh Bawaslu.

"Perlu tim pencari fakta, kami menekankan tentang hal itu. Korban meninggal lebih dari 300 orang. Sakit lebih dari 1500-an wajar kalau dibentuk tim pencari fakta," katanya.