Banyak Alternatif Agar Negara Dapat Uang Selain dari PPN Sembako

Pengenaan PPN di sejumlah sektor seperti sembako dan pendidikan diyakini bisa memberikan efek ganda ke berbagai hal mulai dari hulu sampai hilir. Kondisi itu ujungnya akan menjadi beban kepada masyarakat luas.

Untuk sembako beras misalnya, pemerintah mengklaim bahwa hanya beras jenis premium yang akan dikenakan PPN ini. Namun, beras jenis ini masih sulit diidentifikasi. Sebab banyak juga beras biasa yang kemudian dilabeli beras premium dan dijual kepada masyarakat menengah ke bawah.

"Jadi memang harus diperjelas dulu definisi dari setiap premium itu apa. Karena ada juga beras premium yang bagus untuk kesehatan dan ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi stunting," ungkap Yudi.

Kemudian pada sektor kesehatan yang akan ada kenaikan PPN yang berdampak pada kenaikan pembayaran bersalin, pemerintah menyebut bahwa tempat bersalin dan untuk kelas tertentu. Namun belum bisa dipaparkan bagaimana ketika ada wanita bersalin yang kemudian harus naik kelas karena urusan tertentu, mungkinkah mereka persalinannya dikenakan PPN atau tidak.

"Jadi harus diuji publik dulu secara detail komoditasnya apa saja dan bagaimana," ungkap Yudi.

Dalam meningkatkan pendapatan negara, lanjut Yudi, pemerintah tidak harus mencarinya dari PPN. Kekayaan negara Indonesia ini sangat besar potensinya. Maka pemasukan negara bis didapat dari usaha pemerintah termasuk melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, perusahaan BUMN dalam menjalankan programnya tidak hanya untuk pelayanan publik, tapi juga harus profit. "Harusnya digenjot karena dia (BUMN) efeknya tinggi. Pelayanan bagus dan ketika volume ditambah ini income (pendapatan) juga tinggi)," kata Yudi.

Untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal dan pendapatan yang baik, tidak rugi, maka jajaran petinggi BUMN harus diisi oleh orang-orang berkompeten. Dengan demikian harapannya jangan ada lagi pemberitaan bahwa BUMN merugi.

Yudi yang juga Kepala Pusat Unggulan BUMN Center of Excellence Unpad ini mengatakan, perusahaan negara harus bisa efektif dan efisien agar mampu memberikan sumbangsih kepada negara.

"Ketika BUMN-nya efektif maka penerimaan negara melalui deviden pun bisa lebih besar," papar Yudi.

Di saat pandemik COVID-19 yang belum jelas kapan berakhirnya, keinginan pemerintah menerapkan PPN untuk banyak sektor yang berkaitan dengan masyarakat kecil jelas disayangkan. Pemerintah seharusnya bisa melakukan efisiensi untuk banyak hal karena peluangnya masih besar.

Selama ini pemerintah masih boros dalam anggaran yang dampaknya belum begitu berasa. Bahkan banyak program yang diadakan, kemudian ditutup, dan dibuka kembali.

"Ini tinggal ditelaah di lapangan berapa banyak yang gali lubang tutup lubang. Dan akhirnya malah mengganggu," pungkas Yudi.