Bantuan Bencana Sumatra Tak Boleh Mandek Gara-gara Izin Berlapis

Polemik muncul setelah Kemensos menyampaikan aktivitas penggalangan dana untuk korban bencana perlu memperoleh izin pemerintah.

Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai kemungkinan tertundanya distribusi bantuan, terutama dari kelompok non-pemerintah yang selama ini bergerak cepat di lapangan.

Selly menyatakan, kekhawatiran pemerintah terkait transparansi dan potensi penyalahgunaan dana memang beralasan.

Namun, pendekatan yang menitikberatkan pada izin sebelum kegiatan dinilai tidak selaras dengan karakter penanganan bencana yang membutuhkan respons segera.

“Pengawasan penting, tetapi jangan sampai pengawasan itu mengorbankan waktu emas penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah sendiri telah menegaskan bantuan tetap dapat disalurkan, dengan kewajiban pelaporan setelah kegiatan dilakukan. Skema ini dinilai lebih adaptif terhadap kondisi darurat.

Selly mengungkapkan, pengetatan regulasi tidak lepas dari pengalaman sebelumnya, ketika sejumlah rekening donasi bencana disalahgunakan.

Dalam beberapa kasus, dana terkumpul tidak sepenuhnya disalurkan kepada korban, bahkan ada yang digunakan untuk kegiatan yang mengancam keamanan nasional dan persatuan bangsa.

Menurutnya, pengalaman tersebut patut dijadikan pelajaran dalam memperkuat sistem pengawasan. Namun, ia mengingatkan agar regulasi tidak bersifat reaktif dan justru menciptakan hambatan baru.

"Solusinya bukan memperberat izin di awal, tetapi memperkuat mekanisme audit dan pelaporan setelah bantuan disalurkan,” kata Selly.

Ia mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem pelaporan yang sederhana, digital, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun lembaga filantropi.

Lebih jauh, Selly menilai gerakan solidaritas publik dalam bencana tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan korban, tetapi juga memiliki efek ekonomi di tingkat lokal.

Aktivitas distribusi bantuan mendorong perputaran ekonomi, mulai dari pengadaan logistik, transportasi, hingga jasa pendukung lainnya.

Hambatan regulasi yang berlebihan, menurutnya, berpotensi menurunkan efektivitas kontribusi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam ekosistem penanggulangan bencana.

Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas, dan figur publik. “Regulasi seharusnya menjadi jembatan kolaborasi, bukan tembok penghalang. Negara hadir menjaga akuntabilitas, sementara masyarakat diberi ruang untuk bergerak cepat membantu sesama,” pungkasnya.