Bank bjb Serahkan Kunci Rumah secara simbolis kepada 100 Debitur FLPP

 Dia menyebutkan, bisnis pembiayaan perumahan memiliki peluang untuk terus tumbuh sehubungan adanya program pemerintah yaitu 3 juta rumah. Karena itu, diharapkan dapat memberikan dorongan pada sektor properti. Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat berfokus terhadap pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman di hampir seluruh wilayah Indonesia.

"Sebagai informasi, sejak tahun 2016 bahwa hingga pertengahan tahun 2025 , bank bjb telah menyalurkan pembiayaan perumahan subsidi kepada 24.087 debitur di wilayah Jawa Barat, sedangkan total penyaluran KPR FLPP di seluruh daerah jaringan Kantor bank bjb diseluruh Indonesia sebanyak 38.072 Debitur baik fixed income maupun non fixed income," jelas dia.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi positif antara pihak bank bjb dan pihak Pemerintah dalam meningkatkan pencapaian penyerapan program 3 juta rumah dan menjadikan bank bjb sebagai bank pilihan masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat dalam mewujudkan Impiannya untuk memiliki rumah idaman.

Dia menyebutkan, selain bjb KPR Sejahtera FLPP, Saat ini kredit kpr bank bjb memiliki beberapa program unggulan, diantaranya adalah Program KPR gaul. "Program ini merupakan program yang diberikan khusus untuk para milenial. Melalui program ini, bank bjb mempersembahkan kemudahan akses pembiayaan kepemilikan rumah sekaligus mewujudkan impian usia milenial terhadap kepemilikan hunian ideal," ujar dia.

100 penerima kunci rumah subsidi pemerintah ini sebagian besar merupakan karyawan swasta, guru, buruh dan pegawai lepas atau kontrak, hingga ASN dan P3K. Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Ara juga akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak. Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

Kementerian PKP pun bakal berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.