Bandung Sering Dilanda Banjir, Akademisi ITB Salahkan Pemerintah

Berbagai penelitian, begitu juga Frans, percaya bahwa berbagai banjir di Kota Bandung, termasuk dataran rendah Kawasan Bandung Timur, merupakan dampak dari dataran tinggi Kawasan Bandung Utara (KBU).

Menurut Frans, konversi lahan secara sembarangan dan alih fungsi lahan menjadi kompleks perumahan di utara Bandung menjadi penyebab utama banjir kerap terjadi.

"Selain itu, bukan hanya perumahan yang menutup tanah melakukan peresapan, tapi juga lahan-lahan terbuka yang sudah dibeli orang tapi tidak digunakan, dan jadi kebun yang bukan tanaman keras sehingga tidak bisa mengikat air hujan dan tanah," kata Frans.

Meski demikian, ia meyakini bahwa masyarakat luas belum memahami betul bagaimana struktur alam di Bandung Raya. Tak heran, Frans menyebut peristiwa tersebut sebagai bencana ekologis.

"Secara geografi dan geologi, Bandung sudah berada dalam area patahan lembang yang sensitif terhadap bencana. Ditambah lagi pembangunan yang sporadis tanpa mengindahkan rencana tata ruang dan daya dukung ekologis. Banyak sekali (pembangunanan) yang dipaksakan demi kepentingan ekonomi dan dalih investasi untuk peningkatan pendapatan daerah," kata Frans.

Sebenarnya, pemerintah sudah lama membuat aturan khusus terkait pengelolaan lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Salah satunya yaitu, Peraturan Daerah Pemprov Jabar Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengendalian Kawaaan Bandung Utara sebagai kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

Dengan Perda tersebut, Pemrov Jabar memiliki kewenangan untuk memperbaiki Kawasan Bandung Utara dengan berkordinasi bersama Pemkab dan Pemkot Bandung untuk setidaknya menegur investor yang mengembangkan bisnisnya sekaligus membuat kerugian ekologis.

Namun, di lapangan, menegakkan Perda tidak semudah membalikan telapak tangan. Tak jarang para kepala daerah di Bandung Raya, juga Pemprov Jabar, saling menyalahkan satu sama lain.

"(Dalam menegakan Perda) sudah bisa ditebak akan saling salahkan antara Bupati Bandung dan Walikota Kota Bandung. Tapi di sisi lain Kawasan Bandung Utara itu kewenangan Provinsi Jabar, di bawah Gubernur Ridwan Kamil yang juga angkat tangan dengan alasan kewenangan daerah otonomi," ujar Frans.

Selain Perda Nomor 2 Tahun 2016, sebenarnya Provinsi Jawa Barat juga punya Perda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Kota Bandung adalah salah satu wilayah administratif yang kerap dirugikan atas buruknya pengelolaan kawasan Bandung Utara. Namun, kata Frans, Kota Bandung belum telihat serius menyikapi bencana, baik dari sisi regulasi maupun tindakan preventif.

"Kita juga bisa periksa terkait perubahan rencana tata ruang wilayah Kota Bandung di akhir masa pemerintahan Ridwan Kamil. Apakah perubahan itu ada kaitannya dengan pola alih fingsi lahan yang sangat masif terjadi dalam 5 tahun terakhir?" tuturnya.

Tak hanya itu, meski paling sering terdampak banjir, Kota Bandung tercatat tak memiliki BPBD (Badan Penanggulangan Bencama Daerah). Penanggulangan bencana di Kota Kembang masih berada pada ranah tanggungjawab Dinas Kebakaran.

Selama Kota Bandung masih di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, muncul berbagai inovasi agar pemerintah dapat cepat tanggap terhadap musibah yang menimpa masyarakat. Salah satunya Panic Button, perangkat lunak ponsel yang menjadi tombol darurat jika warga Bandung mengalami musibah.

Namun, kata Frans, Panic Button tidak berjalan efektif. "Kemana tombol panik yang smart yang katanya bisa membantu warga dalam situasi panik seperti jika banjir tiba-tiba melanda sebagaimana yang terjadi di Cijambe (SD Aji Tunggal Cijambe)?" kata Frans.