APPSI Jabar Sebut Suplai Minyak Goreng dari Pemerintah Jauh dari Cukup

13 Mar 2022, 12:29 WIB

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Pemerintah mengklaim telah menggelontorkan minyak goreng mencapai 425 juta liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekitar 73 juta liter minyak goreng dari stok tersebut disalurkan di Jawa Barat.

Sayang, pada kenyataannya stok minyak goreng di pasaran baik di toko modern maupun pedagang pasar tradisional tidak mencukupi. Jumlah yang digelontorkan pemerintah masih kurang sehingga terjadi kelanggkaan minyak goreng baik di pedagang, apalagi di masyarakat yang membutuhkan. Termasuk para pelaku industri yang kesulitan mendapatkan suplai tersebut.

"Karena kekurangan suplai, banyak pelaku industri kecil menengah bahkan sampai menurunkan kapasitas produksinya dan bahkan tutup gara gara sulit memperoleh minyak goreng sebagai bahan dalam proses produksinya," ujar Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jawa Barat, Nang Sudrajat, Minggu (13/3/2022).

1. Suplai pemerintah tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari

Minyak goreng, sembako yang sering penyumbang inflasi. Foto ilustrasi: IDN Times/Hana Adi Perdana

Nang menjabarkan, 73 juta liter minyak goreng jika kemudian dibagi rata ke 27 wilayah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat, maka masing-masing akan memperoleh pasokan minyak rata rata sebesar 2.703.703 liter dalam kurun waktu 22 hari.

Itu artinya akan ada gelontoran minyak goreng per hari sebanyak 122.895,6 liter per hari ke setiap wilayah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Volume sebanyak itu setara dengan 9 sampai 10 tanki setiap harinya masuk ke seluruh kabupaten kota yang ada di Jabar.

Namun, jarak satu pasokan yang masuk ke Kota Bandung misalnya, kemudian harus dibagi ke tujuh pasar. Suplai tersebut akan langsung ludes.

"Jadi suplai itu hanya menekah harga pada hari itu saja, tapi enam hari selanjutnya harga pasti tinggi lagi," ujarnya.

2. Sulit jual minyak gorengan dengan harga HET

IDN Times/Debbie Sutrisno

Di sisi lain, Nang menyebut bahwa menjual minyak goreng dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai pemerintah sangat sulit. Sebab praktik di lapangan banyak hal yang membuat suplai minyak menyusut.

Mulai dari tonase minyak goreng hingga biaya bongkar muat barang yang membutuhkan waktu dan tenaga. Dengan kondisi itu tidak mungkin pedagang harus menanggung nilai susut dan morogoh kocek makan petugas bongkar muat.

"Dengan demikian sangat tidak mungkin harga pokok penjualan itu tetap berada pada Rp 10.500 per liter," kata dia.

3. Pemkot Bandung masih berupaya tekan harga dengan operasi pasar

IDN Times/Istimewa

Di sisi lain, Pemkot Bandung coba memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan menggelar operasi pasar (PO) salah satunya di Kecamatan Antapani Tengah.

Kepala Disdagin Kota Bandung, Elly Wasliah menyampaikan, pada OP kali ini pemerintah meluncurkan 1.000 liter minyak goreng untuk 8 RW di Kelurahan Antapani Tengah.

"Kegiatan ini juga merupakan inisiatif dari Lurah Antapani Tengah yang bekerja sama dengan Dagangan, salah satu aplikasi jual beli bahan pokok. Sebanyak 1.000 liter minyak goreng ini dengan merek Filma kita berikan untuk 500 warga di 8 RW Antapani Tengah," ungkap Elly.

Elly menambahkan, meski sebenarnya di Antapani Tengah terdapat 24 RW, tapi saat ini memang baru bisa dipilih 8 RW dulu untuk menerima minyak goreng premium.

"Sisanya, saya sudah mengimbau pada pihak kecamatan untuk segera mengajukan OP. Sehingga semua warga se-Kecamatan Antapani bisa kita sediakan minyak goreng premium juga," imbuhnya.

Elly memastikan pemerintah terbuka dan terus mencari siapa distributor yang bisa kerja sama dalam menyediakan minyak goreng untuk masyarakat.

"Kami berharap ini salah satu upaya juga untuk terus berlanjut hingga ke wilayah lainnya ya. Seperti Dagangan ini jadi salah satu support pemerintah untuk menyediakan minyak goreng di wilayah Antapani Tengah," tutur Elly.