APK Peserta Pemilu di Jabar Belum Semuanya Ditertibkan

Dalam masa tenang ini, Zacky menuturkan, APK dari peserta pemilu harus sudah ditertibkan di seluruh kabupaten dan kota. Mulai dari jalan nasional, provinsi dan kabupaten kota harus seteril dari baliho ataupun alat peraga kampanye lainnya.

"Pokoknya di jalan-jalan protokol, di jalan arteri apa lagi di wilayah tempat TPS itu suah harus clear, jadi kami masih punya waktu sampai tanggal 13 Februari," ucapnya.

Penurunan APK ini pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari para peserta pemilu. Zacky mendorong kesadaran ini bisa dilakukan para peserta untuk menurunkan sendiri semua alat peraga kampanye.

"Imbauannya ini, sebetulnya tugasnya peserta pemilu ya, parpol harusnya. Jadi kami apresiasi kalau ada peserta pemilu, caleg, yang menurunkan sendiri," katanya.

"Saya dengar laporannya adalah beberapa parpol yang sukarela memang kewajibannya parpol, tapi karena masif penasangannya maka kami turun dengan Satpol PP," katanya.

Zacky menambahkan, Bawaslu Jawa Barat masih melakukan pendataan mengenai berapa banyak APK yang berhasil diturunkan sejak beberapa hari kemarin di seluruh kabupaten dan kota. Nantinya, kata Zacky, Bawaslu kabupaten dan kota akan mengirimkan jumlah penindakan di akhir masa tenang.

"Sejauh ini masih progres kabupaten/kota belum melakukan rekapitulasi paling tidak besok kami rilis jumlah APK se-Jabar yang sudah ditertibkan. Ribuan lah kalau saya lihat datanya dari Kota Cirebon, bahkan sampai dua ribu sekian," kata dia.

Sementara, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin meminta, Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan pengawasan lebih masif untuk memastikan tak ada kecurangan pemilu demi terwujudnya pesta demokrasi yang aman, jujur, dan adil.

"Saya minta kepada Bawaslu dan Sentra Gakkumdu untuk melakukan pengawasan lebih masif terutama di masa tenang ini. Lakukan penegakan hukum terhadap kecurangan yang terjadi tak perlu ragu," tuturnya.

Bey juga meminta kepada siapapun untuk tidak menyebar fitnah, hoaks, atau melakukan provokasi kepada orang lain serta tidak mendiskreditkan salah satu paslon dan caleg.

Masa tenang selama dua hari ini sejatinya digunakan oleh pemilih untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya terhadap calon pilihannya. Dengan begitu pemilih tak perlu waktu lama saat menentukan pilihan di bilik suara.

"Kita jaga masa tenang ini agar pemilih dapat menggali informasi terhadap pilihannya. Gali informasi sebanyak-banyaknya tentang capres dan calon anggota legislatif yang akan dipilih, agar pada saat memilih dia tidak berlama-lama di bilik suara," katanya.