Apindo Jabar Siap Kerja Sama Warga Dalam Bisnis: Jangan Jadi Preman

27 Mei 2025, 10:26 WIB

Puluhan preman yang diproses hukum Polda NTB dan Polres jajaran. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Bandung, IDN Times - Keberadaaan organisasi masyarakat (ormas) yang kemudian menjurus pada aksi premanisme sekarang makin terkuak. Banyak pelaku usaha yang kelimpungan selama ini karena selalu dibayangi keberadaan preman ketika ingin membangun usaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu Astutik mengatakan, banyak tantangan yang dihadapi oleh pengusaha. Bukan hanya persoalan tarif tetapi beberapa hal lain seperti tingginya biaya logistik, ketidakpastian hukum, perizinan, politisasi ketenagakerjaan, juga premanisme.

"Gangguan premanisme bisa terjadi sejak awal proses pembangunan industri hingga tahap perekrutan tenaga kerja," kata dia, Selasa (27/5/2025).

1. Modus preman bervariasi

Pelamar loker PPSU di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (24/4/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Modusnya, kata Ning , sangat bervariasi mulai dari intimidasi hingga gugatan tanpa dasar hukum. Ia menilai akar masalah berasal dari keinginan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kegiatan industri, tapi tanpa memiliki bekal kompetensi maupun pemahaman yang memadai.

Untuk meminimalisir ganggun dari warga lokal yang minta jatah, Apindo Jabar menawarkan pendekatan berbasis edukasi kepada masyarakat, mencakup pemahaman tentang mindset bisnis, standar kerja, kepatuhan buyer (buyer’s compliance), serta peluang usaha.

"Edukasi ini akan diiringi dengan pelatihan soft skill dan hard skill sebagai jalan masuk keterlibatan warga secara profesional," ujarnya.

2. Apindo siap luncurkan pogram anti-premanisme

Diskusi Apindo Jabar dengan pemangku kebijakan di Kabupaten Garut. IDN Times/Istimewa

Apindo Jabar pun siap meluncurkan pilot project anti-premanisme di Garut, berkolaborasi erat dengan Polda Jabar, Korem 062 Tarumanegara dan Forkopimda Garut, yang saat ini menjadi salah satu kawasan pengembangan investasi baru di Jabar.

Menurutnya, komitmen menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif turut ditunjukkan oleh berbagai pihak. Polda Jawa Barat menyatakan siap membentuk pos pengamanan industri dan bertindak cepat terhadap setiap laporan. Korem dan Kodim berkomitmen turun langsung ke lapangan tanpa harus menunggu permintaan, sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap investor.

"Kemarin informasi dari kepolisian di Polres menegaskan tidak memberi ruang bagi praktik premanisme di wilayahnya. Kejaksaan juga memastikan akan memberi atensi khusus pada perkara-perkara terkait untuk menimbulkan efek jera," kata Ning.

3. Gubernur Dedi siap gebuk preman yang ganggu usaha

Dedi Mulyadi di Gedung KPK pada Senin (19/5/2025). (dok. Humas KPK)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta aparat kepolisian dari Polda Jabar dan Polda Metro Jaya bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat termasuk para pelaku usaha besar hingga kecil. Rasa aman ini salah satunya dengan meminimalisir aksi premanisme yang kerap merasahkan.

Dedi menyebut iklim usaha dan investasi harus dijaga karena ini bisa berdampak baik pada perekonomian. Dengan ekonomi yang tumbuh maka semakin banyak serapan tenaga kerja sehingga bisa menurunkan angka pengangguran.

"Kami ada upaya yang akan dilakukan memperkuat keamanan di setiap kawasan dan zona industri, kemudian menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif, melindungi UMKM, ada ketenteraman di pasar dan di berbagai tempat lainnya," kata Dedi usai menggelar rapat di Gedung pakuan bersama aparat kepolisian dan perwakilan kepala daerah, Jumat (16/5/2025).