Antisipasi Keracunan, Dedi Mulyadi Sarankan Dapur MBG Ada di Sekolah

29 Sep 2025, 15:06 WIB

Azzis Zulkhairil

Keracunan MBG di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyarankan dapur SPPG berada di sekolah untuk mengantisipasi keracunan makanan basi.
Lokasi dapur di sekolah memudahkan pengawasan, melibatkan orang tua murid, dan rekrutmen tenaga kerja dari warga lokal.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi daerah dengan kontribusi uang dari Badan Gizi Nasional sebesar Rp50 triliun.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyarankan agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibangun di sekolah. Hal ini menurutnya efektif untuk menghindari terjadinya keracunan akibat makanan yang sudah basi.

Dedi memastikan, usulannya ini sendiri sudah dibahas dalam rapat evaluasi yang digelar bersama kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana di Bale Pakuan Pajajaran, Jalan Ir.H.Juanda, Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

"Saya mengusulkan disarankan tadi dan nanti akan dibicarakan dalam bentuk MoU. Sekolah-sekolah yang memiliki siswa sampai seribu orang, itu dimungkinkan nanti Pemprov dan Pemda Kabupaten membangun dapurnya di sekolah," kata Dedi setelah rapat.

1. Orangtua harus dilibatkan untuk memasak MBG bersama

Ibu menyusui keracunan MBG di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (IDN Times/Azzis Zulkhair)

Dengan lokasi dapur SPPG ada di sekolah, menurutnya pengawasan juga akan lebih mudah serta para orangtua murid bisa ikut andil membantu menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Dengan begitu, semua pihak bisa terlibat langsung.

"Nanti bisa menggerakkan orangtua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG," ucapnya.

Selain itu, rekrutmen tenaga kerja dari dapur SPPG juga harus menyerap warga lokal. Bahan makanan dan lainnya juga harus mengutamakan warga setempat.

"Ini yang menjadi fokus, dan yang terakhir adalah rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat serta pasokan, suplai dan demand seluruh kebutuhan MBG-nya itu terdata di dalam data statistik Bappeda," katanya

2. Tenaga dapur SPPG harus melibatkan warga lokal

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dengan semua skema itu, Dedi menyampaikan, perputaran ekonominya akan terhitung dan warga lokal juga merasakan dampak langsung dari program ini, bukan hanya para penerima saja. Apalagi dana tranfer ke daerah kini mengalami penurunan.

"Itu bisa dihitung sebagai angka sirkulasi ekonomi yang ditumbuhkan melalui MBG, melalui anggaran APBN. Sehingga, siklus keuangannya bisa terlengkapi, karena hari ini pemerintah provinsi dan kabupaten kan mengalami pengurangan dana transfer," katanya.

"Karena pengurangan dana transfer (pemerintah pusat) itu otomatis akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi. Sehingga, MBG ini harus menjadi bagian dari stimulus untuk mengisi ruang kosong fiskal yang hari ini berkurang," ujarnya.

3. BGN siap tindaklanjuti hasil evaluasi dari Pemprov Jabar

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sementara itu kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, usulan dari Gubernur Dedi Mulyadi ini nantinya akan ditindaklanjuti untuk bersama-sama memperbaiki program MBG ke depannya.

"Dan kami bersepakat agar program ini bisa dilaksanakan bersama-sama. Kami Badan Gizi Nasional akan mengirim uang tahun depan yaitu ke Jawa Barat kurang lebih Rp50 triliun. Dan dianggap sebagai bagian dari pendapatan asli daerah," kata Dadan.

"Jadi itu kontribusi pemerintah pusat di daerah memang uangnya tidak dikelola oleh pemerintah daerah, tapi seluruh dampak baiknya dapat dirasakan oleh pemerintah daerah," tuturnya.