Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ilustrasi longsor (IDN Times/Sukma Shakti)
Ilustrasi longsor (IDN Times/Sukma Shakti)

Intinya sih...

  • Pemerintah Provinsi Jawa Barat siapkan anggaran kedaruratan bencana sebesar Rp200 Miliar melalui Belanja Tak Terduga APBD Perubahan 2025.

  • Anggaran tersebut bisa digunakan untuk membeli alat kebencanaan, perlengkapan mitigasi, dan pemprov sudah menerapkan status siaga darurat hingga tahun depan.

  • Gubernur Jawa Barat berencana membeli radar pendeteksi bencana untuk menguatkan proses mitigasi, dioperasikan oleh BMKG Stasiun Geofisika Bandung, dan ditargetkan terwujud pada 2026.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran kedaruratan bencana sebesar Rp200 Miliar. Anggaran ini disiapkan melalui Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Perubahan 2025, dan nantinya bisa digunakan untuk membeli alat kebencanaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan, anggaran tersebut sudah siap digunakan, baik untuk penanganan kebencanaan dan proses mitigasi guna meminimalisir dampak bencana.

"Anggaran tanggap darurat bencana itu ada BTT, itu ready (siap) untuk digunakan kapan saja, di nana saja, dan bukan hanya pada saat terjadi bencana, tetapi untuk antisipasi dan mitigasi bencana juga," kata Herman saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (10/11/205).

1. Anggaran tidak hanya untuk penanganan bencana

Ilustrasi longsor (IDN Times/Sukma Shakti)

Pembelian alat berat dan perlengkapan mitigasi lainnya, kata Herman, perlu dilakukan karena sampai saat ini Provinsi Jabar masih kekurangan peralatan tersebut. Dia memastikan, peralatan itu nantinya bisa dibeli menggunakan anggaran BTT.

"Diharapakan ini bisa dimanfaatkan apabila ada bencana. Sehingga penanganan bencana bisa cepat dan optimal. Dan Pak Gubernur juga, sudah memberikan arahan agar secepatnya melengkapi alat berat," ungkapnya.

2. Jabar masih kekurangan alat bencana

ilustrasi longsor pasca gempa bumi (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Pemprov Jabar pun sudah menerapkan status siaga darurat hingga tahun depan. Dengan anggaran yang memadai, Herman berharap tidak ada dampak serius yang terjadi dari peristiwa bencana. Pemerintah daerah pun diminta turut menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana.

"Mudah-mudahan dengan alat berat yang memadai, dengan perlengkapan penanganan bencana yang memadai, semua bencana di Jawa Barat bisa kami tangani dengan cepat. Mudah-mudahan bencana tidak ada, meski kalaupun terjadi kami siap," kata dia.

3. Bakal digunakan untuk beli radar pendeteksi bencana

Ilustrasi longsor

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membeli radar pendeteksi bencana untuk menguatkan proses mitigasi. Nantinya, radar akan dioperasikan langsung oleh BMKG Stasiun Geofisika Bandung, dan ditargetkan terwujud pada 2026.

"Karena selama ini gak punya radar (pendeteksi bencana). Jadi di 2026, kami Pemda Jabar akan memiliki radar," kata Dedi belum lama ini.

Editorial Team