Anggaran Beasiswa Murid Miskin di Jabar Tidak Teralokasi di APBD 2026

Yomanius menilai, pemerintah perlu melakukan pergeseran anggaran karena belum adanya kepastian terkait alokasi anggaran di APBD perubahan 2026. Yang dikhawatirkan, kata dia, bakal berdampak terhadap tidak terpenuhinya beasiswa pendidikan bagi siswa miskin.

"Bagi kita dengan kondisi keuangan yang seperti sekarang menjadi worry, menjadi cemas. Jangan-jangan perubahan itu juga alokasinya terbatas sehingga akhirnya berdampak pada tidak terpenuhinya beasiswa untuk anak miskin," katanya.

"Karena itu kami mengusulkan agar terjadi pemulihan kembali. Anggaran itu ada di Murni 2026 melalui pergeseran. Jadi ada pergeseran baru yang harus dilakukan oleh eksekutif agar dana yang (berjumlah) Rp218 miliar itu kembali muncul di APBD Murni 2026," katanya.

Mengenai penyebab beasiswa operasional dan beasiswa personal dapat tidak teralokasikan di APBD murni 2026, Yomanius menduga pergeseran oleh pemerintah dilakukan tanpa pemberitahuan kepada dewan. Sehingga dia menilai, pergeseran anggaran dilakukan begitu saja oleh pemerintah provinsi.

"Enggak ada pemberitahuan ke DPRD. Enggak ada pemberitahuan ke komisi lima," katanya.

Begitu pun dengan pernyataan Ketua Tim TAPD Jabar, Herman Suryatman yang menyatakan bahwa bantuan pendidikan telah teranggarkan di APBD murni dengan angka Rp218 miliar.

"Faktanya enggak ada," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menepis kabar bahwa pemerintah telah mencoret bantuan pendidikan bagi sekolah swasta dalam pelaksanaan APBD Jabar tahun 2026.

Menurutnya, bantuan pendidikan di tahun 2026 telah teralokasi dengan anggaran sebesar Rp218 miliar, sehingga kabar bahwa pemerintah telah mencoret bantuan ke sekolah swasta, tidak benar.

"Sudah kami check and re-check, alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 sebesar Rp 218 milyar," kata Herman.