Andai UMK Tak Sesuai, Buruh KBB Ancam Mogok Kerja

Dia meminta Bey Machmudin tak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dalam memutuskan kenaikan UMK. Pasalnya, jika tetap mengacu pada perhitungan tersebut upah buruh di KBB hanya akan naik Rp 17 ribu.

Nominal tersebut nenurut Dede sangat jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja di KBB yang mencapai Rp 4,2 juta per bulan berdasarkan hasil survey yang dilakukan pihaknya.

"Sehingga teman-teman buruh ini akan marah karena mereka sudah melakukan survei pasar dan muncul angka kenaikan UMK itu 17 persen, artinya kalau menghitung kebutuhan hidup layak harusnya jadi Rp 4,2 juta," ujar dia.

Sementara untuk mengawal penetapan UMK 2024 oleh Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin, kata Dede, ribuan buruh Jawa Barat, termasuk dari wilayah KBB akan menggelar aksi di empat titik Kota Bandung hingga malam hari.

"Hari ini rencananya, berdasarkan kesepakatan aliansi buruh Jabar ada empat titik aksi, ada yang di Gedung Sate, rumah dinas Gubernur Jabar, dan kita juga akan memadati Jembatan Pasopati beserta Cikapayang," kata dia.

Dede melanjutkan, aksi unjuk rasa hingga malam hari tersebut akan dilakukan karena penetapan UMK tahun 2024 itu, biasanya dilaksanakan Pj Gubernur Jabar pada saat deadline waktu yakni pada 30 November 2023 pukul 00.00 WIB.

"Itu tantangan dari Pj Gubernur, artinya kami melihat dia ditunjuk oleh Mendagri, sehingga tak ada kepedulian terhadap buruh. Dia lebih mementingkan jabatan dan takut kehilangan jabatannya, tapi tidak mementingkan pekerja," ujar Dede.

Padahal di sisi lain, kata dia, saat ini harga kebutuhan mengalami kenaikan, sedangkan kenaikan UMK dipatok hanya naik Rp 17 ribu jika menggunakan formulasi penghitungan dengan PP nomor 51 tahun 2023 tersebut.

"Sehingga buruh di seluruh Jawa Barat akan tumpah ruah (unjuk rasa) dan tidak memperhitungkan nanti mereka sampai jam berapa (di Gedung Sate)," tuturnya.