Amankan PAD, Satpol PP Bongkar Belasan Ribu Raklame Ilegal di Bandung

Idris menuturkan, keberadaan reklame tersebut jelas merugikan. Bagi masyarakat kondisi itu menghilangkan keindahan kota karena banyak yang disimpan tidak pada tempatnya.

Sementara untuk pemerintah daerah, keberadaan reklame yang salahi aturan berdampak pada penurunan pendapatan pajak. Karena tidak sedikit pemilik reklame yang bayar pajak pun memasang reklamenya lebih lama dari perjanjian yang sudah dibuat.

"Untuk detail pastinya kerugian saya kurang tahu. Tapi kalau semua sudah berizin dan sesuai Bapenda menargetkan Rp25 miliar bisa didapat tahun ini," kata dia.

Menurutnya, pelanggaran reklame yang ada di Kota Bandung sangat beragam. Misalnya, ada pihak yang meminta izin memasang 10 reklame, tapi yang dipasang mencapai 15. Kemudian ada izin reklame di Jalan BKR, tapi dipasang di Jalan Bogor.

Selain itu ada juga reklame yang membahayakan karena konstruksinya berada di atas tempat orang jalan, atau sampai melintas ke jalan raya. "Mereka meminta iziinnya memasang horizontal, sekarang malah dipasang vertikal. ini kan tida sesuai juga," ungkap Idris.

Dia mengatakan, dalam waktu dekat akan ada revisi aturan baik peraturan daerah (perda) maupun perwal. Hal itu dilakukan agar pemasangan dan pengawasan reklame bisa dilakukan oleh OPD terkait, tidak hanya oleh Satpol PP.

Selain itu ada pelaporan pelanggaran reklame dari masyarakat pun bakal dibuat lebih mudah sehingga penertiban bisa segera dilakukan ketika ada informasi tersebut.

"Jadi nanti tahu harus izin ke mana atau lapor ke mana juga agar langsung ditertibkan (reklamenya)," papar Idris.