Bandung, IDN Times - Ribuan masa yang tergabung dalam Aliansi Ulama dan Tokoh Jabar menggelar aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Minggu (5/7). Dalam aksinya, mereka memprotes disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Berdasarkan pantauan IDN Times di lapangan, masa yang berdatangan ada yang mengenakan baju dengan atribut lengkap Front Pembela Islam (FPI). Kemudian ada juga bendera Syariat Islam (SI) dan beberapa masa dari organisasi lainnya.
Eggy Sudjana salah satu peserta aksi mengatakan, hukum Islam harusnya berlaku di Indonesia. Hal tersebut menurutnya harus disahkan oleh Presiden dan lembaga Legislatif seperti DPR.
"Menurut pasal 5 UUD 1945, yang berlakukan adalah presiden dan DPR karena DPR dan presiden diberi kewenangan oleh UU untuk buat hukum dan menegakkan hukum," ujar Eggy dalam orasinya.
Eggy mengatakan, Indonesia sudah beberapa kali berganti Presiden, kemudian wakil rakyat (DPR) juga sudah berkali-kali diganti. Namun, tak ada satu pun dari mereka yang kukuh menjunjung hukum Islam.
"Presiden dan DPR harusnya bertanggung jawab berlakukan hukum Islam. Tapi, pertanyaan seriusnya secara yuridis, presiden kita sudah tujuh kali ganti presiden. Ribuan anggota DPR sudah berganti. Betul? Lalu mengapa hukum Islam belum diberlakukan?," ungkapnya.
Eggy menambahkan, persoalan tersebut tidak lepas dari keputusan para anggota DPR. Jika para anggota dewan tersebut tidak bermasalah, maka secara konstitusi Indonesia adalah negara tauhid.
"Berarti problemnya ada di DPR. Harusnya secara konstitusi indonesia negara tauhid. Indonesia negara Tauhid. Saya ulangi lagi, mari bersama-sama: Indonesia tauhid," tuturnya.
Sementara, Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Zuhairi Misrawi mengungkapkan rasa syukurnya atas keberkahan baru di tengah perdebatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang kini menjadi perdebatan.
Zuhairi mengatakan banyak kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai pro-negara teokrasi, kini berubah menjadi pendukung pancasila. Hal ini semakin menguatkan bukti bahwa Pancasila menjadi pemersatu bangsa.
"Kami merasa bangga dan bersyukur bahwa pada akhirnya mereka yang selama ini selalu menggaungkan ideologi khilafah dan negara pro-teokrasi, yang secara terbuka menyatakan berseberangan dengan Pancasila, mereka justru semakin lantang menjadi juru bicara Pancasila di ruang publik," kata Gus Mis, sapaan akrabnya.