Aliansi Pedagang Bandung Tolak Rencana Perpanjangan PPKM Darurat

16 Jul 2021, 12:42 WIB

Debbie Sutrisno

News

Channel

Add as Preferred source

Aliansi Pedagang Bandung Tolak Rencana Perpanjangan PPKM Darurat

IDN Times/Istimewa

Bandung, IDN Times - Puluhan perwakilan pedagang di Kota Bandung melakukan aksi penolakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di depan Pasar Baru, Jumat(16/7/2021). Mereka mengeluh karena selama PPKM tidak ada bantuan dari pemerintah untuk bisa bertahan hidup.

Perwakilan aksi pedagang, Hisar Sitompul kesal dengan sikap pemerintah yang seakan lepas tangan membiarkan rakyat kecil khususnya pada pelaku usaha tanpa bisa mendapatkan penghasilan. Kondisi ini terjadi selama pembatasan aktivitas berlangsung sejak 2020.

"Saya turun ke jalan ini frustasi utang sendiri saja tidak terbayar. Kita diminta bersama tapi tidak ada tindakan nyata (dari pemerintah)," ujar Hisar, Jumat (16/7/2021).

Dia pun mengaku sudah mencari pemasukan dari berbagai pihak termasuk menghabiskan tabungannya selama ini, tapi itu pun tidak menutupi pengeluaran untuk keluarga dan menggaji karyawan. "Sudah pinjam, sudah kalap lah kita," paparnya.

1. Pemerintah harus adil kepada rakyatnya

IDN Times/Istimewa

Dia menuturkan, selama ini sudah habis-habisa mengeluarkan uang termasuk menggaji karyawan. Meski ada pemangkasan jumlah karyawan, tapi Hisar tetap memberikan gaji pada karyawan yang ada.

Di sisi lain, dia sudah berupaya keras mencoba berjualan secara daring (online). Namun, pemasukan dari berjualan online sangat sedikit karena pedagang di Pasar Baru sudah terbiasa dengan berjualan langsung (offline).

"Dengan online kita sangat minim (pemasukan). Tolonglah pemerintah pusat ini kasihanilah masyarakat bisa mati, rakyat ini sudah mau mati," kata dia.

2. Kirim bantuan ke pedagang bukan kirim aparat

Ilustrasi warga penerima Bansos (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini, Hitsar pun mengkiritisi langkah pemerintah yang terlalu banyak menurunkan aparat untuk menertibkan. Seharusnya, mereka yang turun adalah dinas sosial sehingga bisa memberikan bantuan secara lansgung.

"Tolong didata lah ini sesuai KTP. Dinas sosial ini mendata mereka (masyarakat tidak mampu) supaya mereka bisa makan," ungkapnya.

3. Mereka yang minta lockdown harus beri bantuan

Ilustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)

Untuk masyarakat dan pejabat yang meminta agar ada karantina wilayah (lockdown) agar bisa memberikan bantuan kepada warga yang lebih membutuhkan. Jangan hanya meminta agar tidak ada aktivitas tapi melakukan pembiaran pada warga yang harus mencari uang secara harian.

Saat ini kondisinya banyak orang kecil butuh makan, butuh memberikan susu pada anaknya, sedangkan pendapatan atau bantuan tidak kunjung datang. Dalam situasi seperti ini pemerintah harus bertanggung jawab dan menanggung kebutuhan rakyatnya secara menyeluruh.