Alasan Kenapa TPPAS Legok Nangka Belum Bisa Beroperasi

05 Nov 2024, 17:30 WIB

Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. (Rizki/IDN Times)

Bandung, IDN Times - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin turut membeberkan persoalan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka yang kini masih belum bisa beroperasi.

Bey mengatakan, persoalan ini bukan hanya soal dokumen administrasi dan pendanaan, melainkan produk listrik yang nantinya dihasilkan saat sudah beroperasi akan dialokasikan atau dijual ke pihak mana. Adapun sebelumnya, hasil listrik yang dari TPPAS Legok Nangka akan dibeli oleh PLN.

"Ini terkait dengan pada saat sudah beroperasi masalah listrik yang akan dibeli oleh PLN. Di situ letak masalahnya. Jadi kami harus melihat pada posisi tahun 2028-2028 itu bagaimana posisi listrik tahun itu," ujar Bey setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono di Gedung Sate, Selasa (5/11/2024).

1. Persoalan bukan masalah harga

Bey Machmudin (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Menurutnya, ketika nantinya PLN melebihi suplai maka harus ada surat dukungan dari Kementerian ESDM. Dengan alasan itu memastikan permasalahan bukan soal biaya yang harus dibeli PLN ke TPPAS Legok Nangka.

"Kalau masalah harga PLN siap bernegosiasi dengan TPPAS Legok Nangka. Jadi cuman masalah itu, tinggal penguatan dan perhitungan-perhitungan jadi perlu audit dari BPKP untuk perkiraan 2028 atau 2029," katanya.

2. PLN harus pastikan tidak over supply

Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Bersama Kepala Daerah di Bandung Raya Meninjau TPA Sarimukti.(Dok/Istimewa)

Sementara ketika nantinya PLN benar dalam kondisi suplai listrik penuh, kata Bey hal ini akan turut berdampak pada naiknya harga ongkos angkut dari Kabupaten dan Kota yang akan membuang sampahnya di TPPAS Legok Nangka, yaitu Bandung Raya ditambah Sumedang dan Garut.

"Apakah listrik masih over supply atau sudah tidak, karena kalau masih over supply ada aturan khusus lagi, perlu keputusan dari mana untuk meyakinkan bahwa tetap listrik bisa dibeli oleh PLN."

"Karena kalau tidak bisa dibeli artinya tipping fee akan lebih mahal lagi," ucapnya.

3. Kementerian siap carikan solusi

frimufilms

Disinggung soal waktu pasti groundbreaking TPPAS Legok Nangka, Bey memastikan hal itu akan menunggu persoalan ini selesai terlebih dahulu. Peletakan batu pertama bisa segera dilakukan jika kendala dengan calon pembeli rampung.

"Ini terkait dengan semuanya, jadi kalau yang masa ini beres akhir tahun depan sudah bisa groundbreaking," tuturnya.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono turut menanggapi persoalan ini. Ia mengatakan, persoalan ini akan turut dibahas kementerian terkait lainnya termasuk Kemenko Perekonomian.

"Ternyata .emang ada permasalahan sedikitlah di TPPAS Legok Nangka yang saya rasa perlu juga kami koordinasikan nantinya dengan Kemenko Perekonomian," kata Diaz.

Di sisi lain, ia memastikan kini jajarannya masih dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Nantinya, setelah masa transisi selesai solusi penanganan persoalan ini dapat turut diselesaikan.

"Semoga dengan koordinasi yang lebih jelas seperti ini project TPPAS Legok Nangka juga bisa menyelesaikan permasalahan sampah di Bandung dan Jawa Barat, dan selain itu juga bisa memberikan listrik kepada penduduk Jawa Barat. Juga yang ketiga tentunya benefit mengenai karbon kredit," kata Diaz.