Ahli Epidemiologi UI: PSBM Wilayah Secapa AD Bandung Kurang Optimal

30 Jul 2020, 18:01 WIB

IDN Times/istimewa

Bandung, IDN Times - Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono menyebutkan, kelonggaran yang terjadi pada setiap klaster virus corona (COVID-19) tidak berjalan optimal. Alih-alih menekan angka penyebaran corona, kelonggaran justru akan membuat beberapa klaster baru dalam satu wilayah.

Pandu mengatakan, seperti contoh kasus pembatasan Sosial Bersekala Mikro (PSBM) di wilayah klaster Secapa AD Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Dalam wilayah tersebut kelonggaran diberikan seperti akses keluar masuk masih diizinkan dan beberapa kelonggaran lainnya.

"Kalau setiap pelonggaran pasti ada peningkatan klaster jadi harus diantisipasi, setiap kelonggaran itu pasti akan terjadi peningkatan kasus di jakarta seperti itu di seluruh dunia seperti itu," ujar Pandu saat dihubungi IDN Times, Kamis (30/7/2020).

1. Masalah pada klaster harusnya segera diselesaikan

Dok.IDN Times/Istimewa

Pandu menuturkan, semua kelonggaran yang dilakukan di luar negeri pun demikian, ketika diberikan kelonggaran maka akan terdapat beberapa kasus baru. Hal tersebut menurutnya bisa saja diantisipasi dengan pola tracking.

"Kalau tidak mungkin dilakukan PSBB lagi kan harusnya setiap ada maslah itu, setiap klaster yang bermasalah harus segera diselesaikan," ungkapnya.

2. Tracking dilakukan dengan optimal dan wilayah klaster dikarantina

Ilustrasi karantina wilayah. IDN Times/Mia Amalia

Kemudian, Pandu menjelaskan, penangan klaster seharusnya bukan menerapkan PSBM seperti di wilayah Secapa AD. Ia mengatakan, penanganan yang benar harusnya karantina penuh dan melakukan cek ke beberapa tempat lain yang serupa dengan klaster tersebut.

"Misal Secapa AD, nah ini kan asrama, harusnya dipetakan di seluruh kota Bandung apakah masih ada asrama-asrama nah kalau ada dilakukan lah upaya bagaimana supaya asrama itu supaya tidak terjadi klaster penularan," tuturnya.

"Itu harusnya sifatnya mengantisipasi. Setiap pelonggaran akan terjadi peningkatan kasus dan kasusnya akan berpola dari klaster ke klaster," tambahnya.

3. Kelonggaran klaster berpotensi membuat klaster baru

Ilustrasi penutupan pasar. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Saat disinggung, apakah jika ada satu klaster kemudian diberikan kelonggaran akses dan tidak menerapkan karantina secara maksimal, maka berpotensi terjadi beberapa klaster baru. Pandu mengatakan, besar kemungkinan akan terjadi klaster baru tersebut.

"Jika satu klaster dilonggarkan maka berpotensi ada klaster lain. Iya akan ada klaster lain," katanya.

Pandu menambahkan, harusnya wilayah Secapa AD dilakukan karantina wilayah secara maksimal, bukan dilakukan PSBM. Menurutnya, jika masih diberikan kelonggaran, tidak menampik kemungkinan akan ada klaster baru di Kota Bandung.

"Iya harusnya tidak diizinkan, harusnya wilayah Secapa itu di karantina. Selama protokol 3M tidak diimplementasikan dengan tegas, susah itu," kata dia.

4. Dua warga sekitar Secapa AD diduga positif corona dari luar wilayah

Rapid test massal di lingkungan tempat tinggal pasien positif corona. Dok. IDN Times

Di waktu yang sama, Camat Cidadap, Hilda Hendrawan mengatakan, dua warga sekitar Secapa AD dinyatakan positif COVID-19. Hasil tersebut diketahui setelah rapid test dan swab test dilakukan selama PSBM.

"Jadi dari 702 orang tes cepat itu ada 14 yang dinyatakan reaktif, kemudian 14 orang itu dilakukan tes usap, lalu dua orang dinyatakan positif COVID-19," kata Hilda.

Dia memastikan, dua orang yang positif itu tidak berkaitan dengan adanya klaster di Secapa AD. Ia menduga, mereka terpapar dari masyarakat luar.

"Mereka itu OTG (orang tanpa gejala)," kata Hilda.

Wilayah Cidadap sendiri hingga kini masih menerapkan PSBM, dalam PSBM masyarakat tetap diizinkan untuk beraktivitas di luar wilayah dengan ketentuan jam operasional tertentu.