Aguan dan Ara Naik Whoosh ke Bandung untuk Renovasi 500 Rutilahu

Ara meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) Jawa Barat dan Kota Bandung untuk betul-betul mengawasi renovasi rutilahu. Ia meminta agar pemerintah daerah tidak mencari pengembang yang nakal.

"Saya hanya mohon satu hal dari Pak Dedi, pilih pengembang yang bertanggung jawab, supaya rakyat tidak kecewa," tuturnya. 

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menambahkan, proses renovasi rutilahu ditargetkan rampung kurang dalam setahun. Rutilahu yang direnovasi tersebar di beberapa wilayah, seperti Bojongloa Kaler, Babakan Ciparay, Kiaracondong, dan Cibeunying.

"Semoga tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Bandung bisa berukuran secara perlahan," ucap Farhan.

Farhan menjelaskan, ada kualifikasi rutilahu yang bisa direnovasi, yakni tanah milik sendiri, tidak dalam konflik, dan kelengkapan surat atau sertifikat. 

"Total ada 501 rumah. Satu lokasi pengerjaan memakan waktu sekitar tiga bulan. Kami punya empat lokasi, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan, tetapi saya rasa tak sampai satu tahun," kata Farhan.

Sementara itu Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan Pemprov Jabar akan menanggung biaya kontrakan warga selama rumahnya direnovasi. 

"Dalam tiga bulan itu kan mereka memerlukan tempat kontrakan, maka satu kita menyiapkan paket makanan tadi sudah dibagikan sebagian, kedua menyiapkan paket untuk kontrakan. Jadi selama tiga bulan kontrakannya dibayarkan oleh Pemprov Jabar," ujarnya. 

"Mulai hari ini kasih Rp3 juta sekaligus. Nanti bila perlu kami bayarin langsung ke tukang kontrakannya, biar gak dipakai yang lain," tuturnya.

Dedi juga mengingatkan kepada para penerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni, agar memastikan bahwa rumah tersebut milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat tanahnya.

"Nah, yang berikutnya adalah yang harus menjadi konsen kami adalah status tanah, karena problemnya itu adalah rata-rata, banyak rumah rakyat miskin itu tinggal bukan pada tanahnya," tuturnya.

Selain itu, kata dia, rumah yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau lembaga lain tidak boleh dijadikan agunan atau bahkan diperjual-belikan.

"Karena ini hak mutlak yang harus dijaga, karena banyak setelah dibangun, kemudian rumahnya digadaikan," ucapnya.