Ada Rasa Putus Asa, Pandangan Anak Muda pada Situasi Politik Indonesia
Bandung, IDN Times - Harapan Indonesia untuk tumbuh sebagai negara yang inklusif, adil, dan makmur, salah satunya ada di tangan generasi muda baik itu milenial maupun generasi z (gen z). Masalahnya, sejauh mana anak muda Indonesia dewasa ini tertarik untuk terlibat dalam proses politik hingga mau lebih awas terhadap regulasi publik?
Hal-hal tersebut dibahas lengkap dalam buku Indonesia Millennial and Gen Z Report (IMGR) 2025 yang disusun oleh IDN Research Institute. Dalam laporan tersebut, tercatat bahwa kondisi politik di Indonesia ditandai dengan berbagai hal kompleks jika dikaitkan dengan generasi muda.
Saat ini, anak muda Indonesia tengah menavigasi dunia yang penuh tantangan, khususnya di bidang politik, globalisme, dan masalah lingkungan. Di sisi lain, mereka juga berharap adanya perubahan, seiring dengan keinginan mereka untuk kembali percaya pada institusi politik seperti partai.
Hal tersebut menjadi sesuatu yang penting, mengingat pengaruh milenial dan gen z dalam penentuan arah bangsa sangat signifikan. Pemberdayaan generasi muda untuk mau aktif dalam proses politik adalah salah satu kunci menuju cita-cita Indonesia yang inklusif, adil, dan makmur.
Survei sendiri dilakukan dari bulan Maret hingga Agustus 2024, dengan 1.500 responden dengan 750 milenial dan 750 gen z di 12 kota besar, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.
IDN Research Institute menggunakan survei dengan kombinasi metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, pengumpulan data melalui pengambilan sampel secara acak. Milenial didefinisikan sebagai mereka yang berusia 28 hingga 43 tahun, sedangkan gen z mencakup individu berusia 12 hingga 27 tahun pada tahun 2024.
Syahdan, bagaimana paparan IMGR 2025? Intip di bawah ini, ya:
1. Betapa signifikan pengaruh anak muda terhadap pertumbuhan ekonomi
Milenial dan gen z saat ini menjadi garda terdepan suatu bangsa yang mengalami masa transisi. Kelompok anak muda ini memiliki pemikiran yang luas antara pandangan tradisonal dan pemikiran modern yang kemudian memberikan pandangan atas langkah politik.
Untuk itu perlu langkah tepat dalam memahami bagaimana cara anak muda berpikir baik secara individual maupun kelompok yang menekankan pada perbedaan dan persamaan.
Pemahaman pola pikir mereka pun bukan hanya di dunia nyata, tapi juga harus sejalan dengan dunia maya di mana teknologi media sosial kian kencang digunakan.
Untuk sepenuhnya menghargai mereka perspektif politik, penting untuk mempertimbangkan perspektif ekonomi lansekap yang mereka lalui, khususnya tantangan yang dihadapi kelas menengah Indonesia.
Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Prof. Dr. Anton Agus Setyawan menjelaskan, bagi generasi milenial dan gen z Indonesia jalan untuk melakukan pergerakan ke atas semakin sulit, tapi masih ada ruang optimisme.
Di sisi lain, kelas menengah, yang dulunya melambangkan peluang dan pertumbuhan, sekarang telah mengalami penurunan di kisaran tahun 2018 dan 2023.
"Banyak anak muda yang mengira bahwa pendidikan yang baik dan kerja keras akan menjamin kesuksesan kini menemukan diri mereka dalam posisi yang sulit, terlalu kaya untuk mendapatkan bantuan pemerintah tetapi masih berjuang karena biaya hidup meningkat dan keamanan kerja menjadi semakin tidak pasti. Namun, tantangan ini juga merupakan panggilan untuk bertindak," kata dia dalam Buku IMGR 2025 yang dikutip Selasa (22/10/2024).
Anton menuturkan, dengan perubahan lansekap ini anak muda ikut beradaptasi di mana mereka menemukan suara di media sosial dan mendorong perubahan. Dengan memanfaatkan potensi mereka dan mengatasi tantangan secara langsung, ada jalan ke depan menuju kelas menengah yang lebih kuat, lebih tangguh, dan masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia.
"Kelas menengah mendorong permintaan barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Daya beli mereka, bahkan pada tingkat 1,2 hingga 1,6 juta rupiah per bulan, sangat penting untuk merangsang produksi dan konsumsi. Mereka juga merupakan tulang punggung penerimaan pajak, dengan 50,7 persen wajib pajak berasal dari kelompok ini, meskipun hanya menerima 9 persen subsidi," kata dia.