Aa Gym Imbau Masyarakat Jaga Emosi Terkait Pilpres Selama Ramadan

Aa Gym menyampaikan, banyak pihak yang memang terindikasi tidak setuju dengan hasil pemilu tahun ini karena mereka menganggap banyak keganjilan dalam pesta demokrasi tersebut. Meski demikian, dia meminta pihak tersebut menggunakan saluran-saluran yang tepat sehingga membuat bangga ini tetap terjaga keutuhannya.

"Jaga martabat kita terutama di Bulan Ramadan ini sehingga tetap terjaga keberkahannya," ujarnya.

Dia menyebutkan, saluran yang saat ini ada harus menjadi adil dan kredibel. Jangan sampai mereka melakukan hal yang tidak sesuai karena segala sesuatu yang timbul adalah dampak dari ketidakadilan.

Aa Gym pun kembali menegaskan agar semua pihak tetap menahan diri dan mengutamakan kebersamaan di Indonesia.

Aa Gym pun turut memberikan tanggapan terkait Ijtima Ulama III yang telah dilakukan beberapa hari lalu. Menurutnya, Ijtima ini kembali dilakukan karena ada pihak yang berupaya mencari hal terbaik bagi bangsa. Perbedaan pendapat dari para ulama tidak masalah karena mereka memiliki sudut pandang masing-masing.

"Kita hargai semua pihak yang memberikan kebaikan bagi negeri ini. Kata kuncinya jangan emosional. Perbedaan pasti ada dan kita harus menyikapinya dengan bijaksana," papar Aa Gym.

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengapresiasi hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III yang dilaksanakan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5).

Prabowo mengatakan, rekomendasi yang disampaikan adalah agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menempuh jalur yang konstitusional dalam menyampaikan keberatan atas terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan, terstruktur, sistematis dan massif, dalam proses Pilpres 2019.

"Alhamdulillah, saya kira cukup komprehensif dan tegas, terima kasih," kata Prabowo usai menghadiri Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III.

Hadir mendampingi Prabowo, Dewan Penasehat Partai Amanat Nasional Amien Rais, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dan Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso.

Lalu apa saja lima rekomendasi ijtima ulama III?

1. Terjadi kecurangan yang sistematis dalam pemilu 2019

2. Mendorong BPN mengajukan keberatan melalui mekanisme legal

3. Mendesak Bawaslu dan KPU mendiskualifikasi paslon 01

4. Mengajak umat mendampingi perjuangan penegakan hukum

5. Melawan kecurangan

Sementara itu, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin, Juri Ardiantoro menyebut lima rekomendasi yang dihasilkan Ijtima Ulama III bukan representasi ulama mainstream atau arus utama ulama Indonesia.

Ijtima Ulama III ditandatangani KH Abdul Rasyid Abdullah Syafie, Ustaz Yusuf Muhammad Martak, Ustaz Zaitul Rasmin, Ustaz Slamet Maarif, KH Sobri Lubis, dan Ustaz Bachtiar Nashir.

Menurut Juri, lima rekomendasi Ijtima Ulama III yang ditandatangani KH Abdul Rasyid Abdullah Syafie, Ustaz Yusuf Muhammad Martak, Ustaz Zaitul Rasmin, Ustaz Slamet Maarif, KH Sobri Lubis, dan Ustaz Bachtiar Nashir, juga tidak merepresentasikan umat.

"Ulama dan umat mana yang diwakili oleh mereka, apalagi sebagian besar yang hadir adalah timses pasangan 02," kata Juri dalam siaran persnya, Rabu (1/5).

Juri juga mempertanyakan penilaian mereka yang menyimpulkan telah terjadi kecurangan pemilu, apalagi sampai bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

"Kecurangan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi, katanya-katanya atau berdasarkan informasi atau potongan informasi yang dinarasikan sebagai kecurangan," ujar dia, seperti dilansir kantor berita Antara.

Menurut Juri kecurangan harus berdasarkan fakta, data, kesaksian, dan verifikasi serta putusan dari lembaga yang sah dan kredibel.

Juri juga mempertanyakan mereka yang menyimpulkan kecurangan hanya dilakukan pendukung pasangan nomor urut 01, sementara 02 tidak melakukan kecurangan.

Dari data pengaduan yang diterima Direktorat Hukum dan Advokasi TKN, kata dia, banyak indikasi kecurangan yang dilakukan pendukung pasangan 02 dan merugikan pasangan 01.