9.300 Warga Terdampak Penutupan Tambang di Bogor Dapat Kompensasi

03 Nov 2025, 13:33 WIB

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat diwawancarai di kantor Gubernur di Gedung Pakuan, Kota Bogor, Rabu (24/9/2025). Istimewa.

Intinya sih...

Pemerintah Jawa Barat salurkan dana kompensasi kepada 9.300 warga terdampak penutupan tambang di Bogor.
Kebijakan penutupan tambang diambil untuk menjaga infrastruktur jalan Parung Panjang agar tidak rusak akibat truk pengangkut yang kelebihan muatan.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya pembangunan yang menjaga keseimbangan alam, manusia, lingkungan, dan melahirkan keadilan sosial.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyalurkan dana kompensasi kepada 9.300 warga di Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah Cigudeg, Rumpin, Rengasjajar, dan sekitarnya. Mereka dapat kompensasi karena terdampak penutupan tambang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi langkah awal pemulihan ekonomi setelah penutupan tambang.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menurunkan dana kompensasi secara bertahap pada warga yang terdampak dari penutupan tambang tersebut, dan jumlah yang mendapat kompensasi kurang lebih 9.300 orang lebih," ujar Dedi, Senin (3/11/2025).

1. Pemprov Jabar tutup sementara tambang di Bogor

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dedi berharap penyaluran dana kompensasi dapat memberikan manfaat dan mengurangi beban warga akibat kebijakan penutupan tambang di tiga kecamatan tersebut.

Kebijakan penutupan tambang ini, kata Dedi, diambil untuk menjaga infrastruktur jalan Parung Panjang yang telah dibangun agar tidak kembali rusak akibat lalu lintas truk pengangkut yang kelebihan muatan.

"Penutupan sementara tambang untuk mengambil langkah-langkah strategis bagi kepentingan, karena pembangunan bukan pengrusakan. Tapi pembangunan adalah menjaga keseimbangan alam, manusia, lingkungan, dan melahirkan keadilan sosial," ucapnya.

2. Pajak tambang harus kembali ke warga yang berada di area tersebut

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dedi menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat dan digunakan untuk pembangunan harus kembali dirasakan oleh rakyat, terutama mereka yang terdampak langsung dari kebijakan pembangunan.

"Agar pajak yang diperoleh oleh pemerintah harus kembali kepada masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak dari sebuah kebijakan pembangunan," tutur Dedi.

3. Dampak sosial dan lingkungan dari area pertambangan di Bogor sangat mengkhawatirkan

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sebelumnya diberitakan, melalui surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025 itu, Gubernur menegaskan penghentian sementara seluruh aktivitas tambang mulai 26 September 2025.

Keputusan ini diambil setelah Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terhadap Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 144/HUB.01.01.01/PEREK mengenai pembatasan kegiatan tambang dan operasional angkutan barang di wilayah tersebut.

Evaluasi yang dilakukan pada 19 September 2025 menunjukkan masih banyak permasalahan yang belum diselesaikan.

Penutupan tambang di kawasan Cigudeg dan Rumpin dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena aktivitas penambangan dinilai telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan.

Meski kebijakan ini menimbulkan reaksi keras dari sebagian masyarakat, Dedi menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi keseimbangan alam dan keselamatan warga di jangka panjang.

"Saya fokus pada warga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan kehilangan kehidupan karena penutupan tambang. Tugas saya memastikan mereka tetap bisa hidup layak," ujarnya.