8.500 Hektare Lahan Kritis di Jabar Mulai Direhabilitasi
Bandung, IDN Times - Sebagai salah satu daerah hijau, provinsi Jawa Barat memiliki lahan kritis yang tersebar di beberapa daerah. Di Kabupaten Garut, Sumedang, Tasikmlaya, dan Majalengka setidaknya ada 8.500 hektare (ha) lahan yang rusak karena berbagai aktivitas.
Kondisi memilukan ini berupaya diperbaiki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dengan merehabilitasi lahan yang kritis. Perbaikan dilakukan setelah Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung ( BPDASHL) Cimanuk-Citanduy dan Perum Perhutani Divre Jawa Barat-Banten membuat kontrak kerja sama penghijauan kembali lahan tandus.
Pola rehabilitasi rencananya akan menggunakan teknik agroforestri. Nantinya, setiap hektare akan ditanam 400 pohon berjenis kayu-kayuan seperti pohon pinus, mahoni, buah-buahan, dan pohon sejenis.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi kerja sama tersebut. Menurutnya, program rehabilitasi merupakan salah satu bentuk kolaborasi untuk mewujudkan kawasan Jabar yang kembali hijau.
"Hari ini menjadi bukti adanya kolaborasi untuk menangani lahan kritis, dan yang membanggakan yakni adanya keterlibatan pondok pesantren," ujar Uu melalui siaran pers, Rabu (29/5).
1. Perbaikan lahan harus ditangai secara serius
Uu mengatakan, rehabilitasi lahan kritis perlu ditangani dengan serius dan dilakukan oleh ahlinya. Selain para praktisi lulusan universitas, Pemprov Jabar mendorong para siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) vokasi di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan Sumber Daya Air (SDA), yang tertarik ikut serta memperbaiki kondisi hutan.
Terlebih lahan kritis di Jabar terus meluas setiap tahun meski program dan anggaran untuk menanggulangi lahan kritis telah dicanangkan. Aktivitas masyarakat yang tidak bertanggungjawab selama ini menjadi faktor paling besar merusak tatanan lingkungan.
Keberadaan populasi manusia yang kian bertambah perlahan mengurangi kawasan hijau seiring pembangunan di beberapa tempat. Namun, seharusnya pembangunan tersebut tidak lantas merusak lahan hijau dalam cakupan besar.
"Kalau lahan sudah kritis salah satu dampaknya adalah banjir," ujarnya.
Dia berharap dengan langkah ini maka pemerintah daerah bisa mewariskan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat di masa mendatang seperti mewariskan sumber mata air.