8.500 Hektare Lahan Kritis di Jabar Mulai Direhabilitasi

29 Mei 2019, 10:41 WIB

ilustrasi penggundulan hutan (sciencing.com)

Bandung, IDN Times - Sebagai salah satu daerah hijau, provinsi Jawa Barat memiliki lahan kritis yang tersebar di beberapa daerah. Di Kabupaten Garut, Sumedang, Tasikmlaya, dan Majalengka setidaknya ada 8.500 hektare (ha) lahan yang rusak karena berbagai aktivitas.

Kondisi memilukan ini berupaya diperbaiki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dengan merehabilitasi lahan yang kritis. Perbaikan dilakukan setelah Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung ( BPDASHL) Cimanuk-Citanduy dan Perum Perhutani Divre Jawa Barat-Banten membuat kontrak kerja sama penghijauan kembali lahan tandus.

Pola rehabilitasi rencananya akan menggunakan teknik agroforestri. Nantinya, setiap hektare akan ditanam 400 pohon berjenis kayu-kayuan seperti pohon pinus, mahoni, buah-buahan, dan pohon sejenis.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi kerja sama tersebut. Menurutnya, program rehabilitasi merupakan salah satu bentuk kolaborasi untuk mewujudkan kawasan Jabar yang kembali hijau.

"Hari ini menjadi bukti adanya kolaborasi untuk menangani lahan kritis, dan yang membanggakan yakni adanya keterlibatan pondok pesantren," ujar Uu melalui siaran pers, Rabu (29/5).

1. Perbaikan lahan harus ditangai secara serius

IDN Times/Debbie Sutrisno

Uu mengatakan, rehabilitasi lahan kritis perlu ditangani dengan serius dan dilakukan oleh ahlinya. Selain para praktisi lulusan universitas, Pemprov Jabar mendorong para siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) vokasi di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan Sumber Daya Air (SDA), yang tertarik ikut serta memperbaiki kondisi hutan.

Terlebih lahan kritis di Jabar terus meluas setiap tahun meski program dan anggaran untuk menanggulangi lahan kritis telah dicanangkan. Aktivitas masyarakat yang tidak bertanggungjawab selama ini menjadi faktor paling besar merusak tatanan lingkungan.

Keberadaan populasi manusia yang kian bertambah perlahan mengurangi kawasan hijau seiring pembangunan di beberapa tempat. Namun, seharusnya pembangunan tersebut tidak lantas merusak lahan hijau dalam cakupan besar.

"Kalau lahan sudah kritis salah satu dampaknya adalah banjir," ujarnya.

Dia berharap dengan langkah ini maka pemerintah daerah bisa mewariskan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat di masa mendatang seperti mewariskan sumber mata air.

2. Kawasan sekitar DAS Citarum jangan sampai kritis

WPL Foundation

Direktur Jenderal PDASHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ida Bagus Putera Parthama, mengungkapkan, lahan kritis di Indonesia saat ini telah mencapai 14,3juta hektar. Porsi cukup besar berada di Jawa Barat, khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk-Citanduy.

"Dan dampak lahan kritis ini menimbulkan berbagai bencana dengan kerugian materil dan nonmateril," katanya.

Apabila lahan kritis berada di DAS, maka daerah tersebut bisa dikatakan tidak sehat. DAS tidak sehat, kemudian bakal menyebabkan debit air sungai utama sangat tinggi manakala hujan turun, tetapi amat rendah ketika musim kemarau tiba.

3. Kondiisi aliran sungai yang rusak akan berdampak pada kesejahteraan rakyat

Facebook.com/AniesBaswedan

Ida mengatakan, dari berbagai kajian yang dilakukan, DAS yang tidak sehat akan menggerus kualitas tanah dan menyebabkan hadirnya bencana alam seperti tanah longsor. Di sisi lain, kondisi DAS yang tidak baik juga menjauhkan rakyat dari kesejahteraan.

Dalam penilaian Putera, inti problem lahan kritis berada pada tata ruang. Pembangunan tidak disesuaikan dengan kondisi DAS yang ada agar tidak mengubah lanskap bentang alam.

Dengan kondisi ini, Kementerian LHK menjalin kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN RI guna membangun kesepahaman. "Jadi, daerah yang ingin melakukan revisi tentang tata ruang mesti mempertimbangkan atau memperhatikan area DAS," paparnya.

4. Kawasan hutan lindung di Majalengka baru 36,18 persen

setkab.go.id

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, Ahmad Sodikin, menyambut positif rehabilitasi lahan kritis di wilayahnya. Langkah itu akan menambah kawasan hutan lindung di Majalengka sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar. Saat ini kawasan hutan lindung di Kabupaten Majalengka yang saat ini baru mencapai 36,18 persen.

"Rehabilitasi juga sangat bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam melaksanakan kebun bibit rakyat maupun dalam upaya peningkatan kawasan hutan lindung," kata Ahmad.

Melalui program rehabilitasi, lanjut Ahmad, target kawasan hutan lindung di Kabupaten Majalengka dapat mencapai 39,19 persen atau sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW.

5. Dirikan persemaian permanan

IDN Times/ Mela Hapsari

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi di empat daerah ini, dilakukan juga peresmian Persemaian Permanen (PP). Persemaian tersebut nantinya akan memproduksi bibit via kegiatan vegetatif maupun generatif dengan memanfaatkan teknologi. Bibit yang diproduksi di persemaian dapat diambil secara gratis.

Selain peresmian rehabilitasi lahan kritis dan PP dilakukan pula peresmian Kebun Bibit Rakyat. Program tersebut merupakan lokasi untuk pembuatan bibit tanaman hutan penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dikelola oleh lembaga desa, kelompok masyarakat, serta kelompok adat yang ada di sekitar lokasi kebun.

Program Kebun Bibit Rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Ada 86 unit kebun yang akan digarap yang tersebar di Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Pangandaran.

Ada pula rencana serah terima hutan serba guna yang dilaksanakan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati seluas 8,46 hektar dengan perlakuan penanaman sekitar 600 batang pohon per hektar. Jenis pohon yang akan ditanam mulai dari pohon asem, rembesi, sampai mahoni.