77 Persen Perusahaan Indonesia Sepakat dengan Kesetaraan Gender

27 Agu 2021, 21:57 WIB

Ilustrasi karyawan yang sedang bekerja. (unsplash.com/frantic)

Bandung, IDN Times – Semakin hari berbagai perusahaan di Indonesia semakin sadar untuk mendukung nilai-nilai kesetaraan gender di tempat kerja. Direktur Indonesian Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), Maya Juwita, mengatakan jika pelaporan perusahaan terkait praktik kesetaraan gender semakin meningkat.

Menurut dia, survei KPMG menunjukkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN SDGs) telah beresonansi kuat dengan bisnis sejak diluncurkan pada tahun 2015. Selain itu, pengaruhnya terhadap pelaporan telah meningkat secara signifikan antara 2017 dan 2020.

“Tekanan yang lebih besar pada perusahaan dari pemangku kepentingan, termasuk investor, dan peer, untuk lebih transparan dalam masalah seperti dampak rantai pasokan, standar tenaga kerja, dan keberagaman termasuk gender mungkin telah memengaruhi lompatan pelaporan ini,” ujar Maya, dalam rilis yang diterima IDN Times, Jumat (27/8/2021).

KPMG sendiri telah meluncurkan survey mengenai sustainability reporting sejak tahun 1993. Survei ini memberikan pandangan mendetail tentang tren global dalam pelaporan keberlanjutan dan menawarkan wawasan bagi para pemimpin bisnis, dewan perusahaan, dan profesional keberlanjutan.

Lebih daripada itu, Maya menduga jika saat ini lebih banyak perusahaan yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang SDGs, “dan merasa lebih nyaman dalam menanganinya dalam pelaporan keberlanjutan mereka,” katanya.

1. Kesetaraan gender pengaruhi pemasukan perusahaan

image.freepik.com

Berdasarkan laporan Pipeline: Equity for All Report 2019, setiap 10 persen peningkatkan kesetaraan gender di tempat kerja, pemasukan perusahaan meningkat 1-2 persen. Studi tersebut dilakukan terhadap 4.161 perusahaan di 29 negara.

Selain itu, laporan McKinsey & Company: Diversity Wins Report 2020 juga menyebut perusaahan yang menerapkan kesetaraan gender dalam jajaran manajemen mempunyai kinerja keuangan 28 persen lebih baik dibandingkan perusahaan lain.

Di Indonesia sendiri, kata Maya, sebanyak 77 persen perusahaan setuju dalam menerapkan gender diversity. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan perusahaan lain di Asia Pasifik.

“Memang sebagian besar adalah perusahaan global yang punya cabang di Indonesia. Namun kami berharap perusahaan tersebut bisa memberikan contoh kepada perusahaan lokal dalam menerapkan kesetaaan gender di tempat kerja,” ujarnya.

2. Perempuan adalah separuh kekuatan SDM di Indonesia

Ilustrasi Wanita Bekerja (IDN Times/Dwi Agustiar)

Bagi Ketua Dewan Pembina IBCWE Debby Alishinta, mewujudkan kesetaraaan gender di tempat kerja merupakan tantangan besar. Oleh sebab itu, pemerintah pun diharapkan dapat terlibat agar misi kesetaraan gender semakin mudah dicapai.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, perempuan adalah kelompok yang rentan terhadap konstruksi sosial yang sangat kental dalam budaya patriarki. Kerentanan itu membikin perempuan berpeluang menjadi korban stigmatisasi, stereotype, beban ganda, dan kekerasan berbasis gender.

Padahal, kata Bintang, perempuan adalah setengah kekuatan sumber daya manusia di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 70 persen berada di usia produktif.

“Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK perempuan juga masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki yaitu 53 persen banding 82 persen. Selain itu masih ada kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki,” katanya.

Bintang menambahkan, peningkatkan TPAK perempuan di tempat kerja bisa berkontribusi kepada Produk Domestik Bruto. Apabika TPAK naik 3 persen, maka pada 2025 PDB Indonesia bisa bertambah hingga 135 miliar USD.

3. Mengapa penyusunan laporan kesetaraan gender penting bagi perusahaan?

ilustrasi perempuan karier (pexels.com/Tima Miroshnichenko)

Di Indonesia sendiri, ada sederet perusahaan yang komit dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender. PT. Vale Indonesia, misalnya, mengklaim rutin membuat laporan untuk menilai kesetaraan gender di tempat mereka.

“Pengukuran data itu bagi saya sangat penting. Orang mungkin berpikir itu hanya report tapi kita tidak bisa melaporkan jika tidak ada data. Dan data itu hanya bisa didapat kalau kita mengukur,” tutur Febriany Eddy, CEO PT Vale, dalam rilis yang sama.

“Prinsipnya adalah, jika kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa mengatur,” ujar dia.

Febriany menjelaskan bahwa komitmen untuk mendorong kesetaraan gender hanya menjadi permulaan saja. Masih banyak proses yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mencapainya.

“Mulai dari komitmen lalu kami memulai dengan budaya korporasi, kami mau mengubah budaya yang maskulin menjadi inklusif dan mempromosikan learning together. Kami berusaha untuk membuat inklusi dan keberagaman menjadi jati diri perusahaan,” tuturnya.

4. Penerapan prinsip kesetaraan gender jadi nilai tambah bagi BTPN

Pelaku usaha mikro mendapat pembiayaan dari BTPN Syariah untuk mengembangkan usahanya. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Setali tiga uang, PT. Bank BTPN Indonesia juga menilai jika prinsip kesetaraan gender yang diterapkan di perusahaannya telah menjadi nilai tambah dalam laporan berkelanjutan tahun 2020 Bank BTPN. Menurut Andrie Darusman, Head of Corporate Communication and DAYA, laporan itu adalah yang pertama bagi BTPN dengan aturan POJK 51.

“Dan alhamdulillah laporan ini mendapat gold rating dari Asia Sustainability Reporting Standard. Mungkin kami mendapat gold rating karena kontribusi dari tools GEARS ini,” ujarnya.

Di BTPN pada 2020 terdapat 234 karyawan perempuan baru, sekitar 37 persen dan 402 karyawan laki2 atau sekitar 63 persen. Secara keseluruhan, komposisi jumlah karyawan Bank BTPN mencapai 3.090 karyawan perempuan atau sebanyak 42 persen, dan 4.392 karyawan laki-laki.