Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
75 Ribu Siswa di Bandung Gangguan Mental, Pemkot Siapkan Mitigasi
Ilustrasi gangguan mental pada remaja. (freepik.com/BalashMirzabey)
  • Sebanyak 75 ribu pelajar di Kota Bandung terdeteksi mengalami gangguan mental, mulai dari stres ringan hingga depresi, dan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bandung.
  • Pemkot Bandung memilih pendekatan bertahap tanpa kampanye besar untuk menghindari kepanikan, sambil menekankan pentingnya kesadaran orang tua terhadap kondisi anak.
  • Guru BK akan melakukan assessment awal sebelum rujukan ke puskesmas, dengan dukungan psikolog Himpsi agar deteksi dini bisa mencegah kasus berat dan risiko bunuh diri meningkat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Sebanyak 75 ribu pelajar SD, SMP, hingga SMA di Kota Bandung tercatat mengalami gangguan kesehatan mental. Data itu didapatkan dari hasil survei pemerintah sektor kesehatan dan menjadi perhatian serius Pemkot Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut angka tersebut tidak bisa dianggap sepele. Mulai dari stres ringan hingga depresi ditemukan dalam hasil pendataan tersebut.

“Angkanya 75 ribu. Ini bukan kecil, kita harus hati-hati menyikapinya,” ujar Farhan, Senin (2/3/2026).

Ia mengakui, persoalan terbesar dalam isu kesehatan mental adalah penyangkalan. Banyak orangtua merasa anaknya baik-baik saja dan enggan mengakui kemungkinan adanya masalah.

“Ketika bicara gangguan mental, kita sering lihat ke anak orang lain. Jarang yang refleksi ke diri sendiri, jangan-jangan anak saya,” katanya.

1. Masalah disikapi pelan-pelan, tanpa kampanye besar

Gangguan Mental

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung tidak akan mengumbar data ini secara berlebihan. Pendekatannya dilakukan secara bertahap agar tidak memicu kepanikan.

Menurutnya, penanganan isu kesehatan mental harus dilakukan hati-hati. Sebab, penyangkalan justru bisa membuat persoalan semakin dalam dan terlambat ditangani.

“Ini masuknya pelan-pelan. Tidak pakai kampanye besar-besaran,” ujarnya.

2. Guru BK lakukan assessment awal

Ilustrasi orang dengan gangguan mental (Pexels.com/Daniel Rache)

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung akan menyinkronkan program layanan kesehatan mental hingga ke tingkat puskesmas. Nantinya, setiap puskesmas diwajibkan memiliki layanan psikologi klinis.

Namun sebelum siswa dirujuk ke puskesmas, assessment awal akan dilakukan di sekolah oleh guru Bimbingan Konseling (BK). Para guru BK akan mendapat penguatan kapasitas dari psikolog yang tergabung dalam Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi).

“Psikolog akan memberikan capacity building ke guru BK. Jadi mereka bisa mendeteksi lebih dini,” kata Farhan.

Misalnya, ketika ada siswa yang sebelumnya ceria lalu berubah drastis menjadi pendiam, atau siswa pintar yang tiba-tiba kehilangan semangat belajar. Perubahan perilaku itu akan dicatat dan dikaji lebih lanjut.

3. Cegah sebelum terlambat

ilustrasi wanita terkena gangguan mental (pexels.com/ Yan Krukau)

Dari hasil assessment guru BK, psikolog akan melakukan penilaian lanjutan. Tidak semua siswa otomatis harus menjalani konsultasi klinis. Rekomendasi akan diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan. Dengan pola ini, diharapkan penanganan bisa lebih tepat sasaran.

“Yang penting kita cegah sebelum terlambat,” ujarnya.

Di sisi lain, Farhan juga menyinggung peningkatan angka bunuh diri yang terjadi belakangan ini. Ia menegaskan, tindakan bunuh diri bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba.

“Tingkat bunuh diri kita meningkat. Ini berbahaya,” katanya.

Menurut dia, tindakan tersebut biasanya dipicu oleh rangkaian kejadian dan tekanan yang berlangsung lama, karena itu deteksi dini menjadi kunci. Pemkot Bandung berharap kolaborasi antara sekolah, psikolog, dan fasilitas layanan kesehatan bisa menjadi benteng awal untuk melindungi generasi muda dari risiko gangguan mental yang lebih berat.

Editorial Team