41 BUMD Milik Pemprov Jabar Belum Produktif Memberikan Dividen

Untuk memperbaiki dan meningkatkan dividen para BUMD di Jawa Barat, Bey mengatakan, akan melakukan perampingan hingga melihat peluang yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

"Pertama perampingan komisaris dan direksi dan ke depan harus melihat peluang apa yang bisa meningkatkan kinerja maupun keuntungan bagi BUMD. Itu memang kenyataan seperti itu, kami tidak menampik, itu langkah pertama perampingan direksi dan juga komisaris," kata Bey.

Disinggung mengenai upaya merger terhadap perusahaan yang tidak produktif. Bey menjawab, hal itu nantinya akan masuk dalam efisiensi yang kini tengah berjalan. Meski begitu hal ini tidak mudah dilakukan karena harus melihat kondisi dari perusahaan tersebut.

"Masih belum tapi kami pengen efisien karena proses penutupan tidak gampang misalnya yang rugi jadi apakah restrukturisasi atau seperti apa.Misalnya AgroJabar kami berusaha supaya menjadi tempat penyimpanan pangan dan produksi beras seperti itu," katanya.

Persoalan BUMD kurang produktif ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady. Dia menilai, dari 41 BUMD Jabar, sebagian besarnya tidak produktif dan belum mampu memberikan kontribusi pendapatan melalui deviden.

Menurutnya, hanya dua BUMD yang sehat dan berkontribusi bagi Jawa Barat, yakni BJB dan PT Migas Utama Jabar (MUJ). Sementara selebihnya, dirasakannya tidak memberikan kontribusi berarti. Jangankan untuk memberikan deviden dalam membantu membangun Jabar, menghidupi perusahaannya sendiri pun masih sulit.

Padahal Pemprov Jabar, tutur Daddy, sangat berharap sokongan dari BUMD, seiring dengan menurunnya realisasi pendapatan daerah.

"Peningkatan yang kita harapkan, salah satunya dari BUMD karena kita sudah investasi begitu besar. Tapi kenyataannya, dari semua BUMD, hanya dua yang sehat. Sisanya silakan cek sendiri," kata Daddy, dikutip Rabu (17/4/2024).

Diketahui, pendapatan daerah pada 2023 terealisasi sebesar Rp34,77 triliun atau 97,62 persen, terdiri dari pendapatan asli daerah terealisasi Rp24,37 triliun atau 98,29 persen.

Pendapatan transfer terealisasi Rp10,28 triliun atau 95,96 persen dan pendapatan lain-lain terealisasi Rp115 miliar atau 107,92 persen. Sementara, untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp35,51 triliun atau 95,56 persen.

Belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp19,09 triliun, belanja modal Rp2,52 triliun, belanja tidak terduga Rp23,60 miliar dan belanja transfer sebesar Rp13,87 triliun. Untuk silpa tercatat Rp800,40 miliar.