4,6 Juta Data Warga Jabar Diduga Bocor, Pemprov Lapor Polisi

Akun yang mengklaim memiliki dan menjual data warga Jabar, kata Erwan, hanyalah oknum yang memanfaatkan identitas visual pemerintah untuk menyesatkan publik.

"Jadi ini sudah dipastikan bukan situs resmi Pemprov yang dibobol, bahwa itu mereka mengatasnamakan saja. Mereka mengklaim saja, memakai logo Pemprov Jabar, padahal itu bukan," tuturnya.

Tim persandian dan keamanan informasi Pemprov Jabar terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap setiap potensi peretasan, termasuk berupaya mencari pelakunya.

"Tidak ada kebobolan data di kami. Sudah kami cek ya, kami cek juga dengan Ditsiber Polda Jabar, tidak ada kebocoran data dari kami. Ini sudah ditangani oleh Ditsiber Polda Jabar, kami sudah laporkan dan ya mudah-mudahan segera bisa terdeteksi siapa yang mengklaim bahwa itu data Pemda Jabar," kata Erwan.

Terkait pertanyaan apakah perlu dilakukan evaluasi sistem keamanan siber di lingkungan Pemprov, Erwan menilai hal itu tidak perlu dilakukan karena tidak ada bukti kebocoran yang terjadi.

"Ya, tidak perlu dievaluasi, karena itu bukan data kami. Kami tidak ada kebocoran. Saat ini data kami sudah aman. Itu orang mengklaim. Ya, apa saja juga bisa kan kalau klaim-klaim doang. Tapi kan tidak ada kenyataan seperti itu," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa informasi terkait kebocoran data pribadi warga Jabar yang diklaim oleh akun anonim di media sosial X tidak sesuai dengan fakta. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar, menanggapi unggahan akun bernama DigitalGhostt yang mengklaim telah membocorkan data warga Jabar di situs Darkforums.

"Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar," ujar Adi Komar di Bandung, Minggu (27/7/2025).

Adi menambahkan, Pemda Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan data pemerintah dan data pribadi masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan teknologi keamanan informasi, koordinasi dengan Instansi pemerintah terkait, serta peningkatan kesadaran seluruh aparatur mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan data strategis pemerintah.

"Kami terus memperkuat sistem keamanan informasi agar mampu merespons berbagai potensi ancaman digital, termasuk isu-isu yang belum tentu memiliki dasar valid seperti yang beredar saat ini," ujarnya.

Pemprov Jabar mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.

"Kami mengajak masyarakat untuk menyikapi informasi di media sosial secara bijak, dan jika terdapat hal yang meragukan, segera konfirmasi kepada instansi yang berwenang," kata dia.