200 SPPG di Bandung Masih Buang Sampah ke TPS, Belum Olah Mandiri

06 Mei 2026, 07:31 WIB

Petugas memilah sampah organik di TPS untuk diolah menjadi kompos dan pakan magot. (Dok.Humas Pemkot Bandung)

Bandung, IDN Times - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung menyoroti potensi lonjakan sampah baru dari operasional 200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bandung. Dari perhitungan DLH, ratusan dapur penyedia makanan bergizi gratis (MBG) itu diperkirakan menyumbang tambahan sampah organik hingga 50-60 ton per hari.

Kepala DLH Kota Bandung Darto mengatakan, sejauh ini sebagian besar sampah dari SPPG masih dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), karena pengolahan mandiri di tingkat dapur belum berjalan efektif.

“Kalau 200 SPPG, rata-rata sehari total 50–60 ton. Jadi setiap SPPG itu menghasilkan antara 20–30 kilogram per hari,” kata Darto.

Menurutnya, tambahan sampah dari program ini cukup signifikan karena mayoritas berupa sampah organik dari sisa bahan pangan dan makanan. Kondisi ini membuat beban pengelolaan sampah Kota Bandung makin bertambah jika tidak segera ditangani dari sumbernya.

1. Sampah 200 SPPG diproyeksi tembus 60 ton per hari

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung Darto (IDN Times/Yogi Pasha)

DLH Kota Bandung mencatat, satu SPPG rata-rata menghasilkan 20-30 kilogram sampah per hari. Jika jumlahnya mencapai 200 titik, maka total timbulan sampah baru bisa menyentuh 50-60 ton per hari.

Angka ini dinilai cukup besar karena didominasi sampah organik yang volumenya cepat menumpuk. Darto menyebut, tambahan tersebut membuat beban sampah organik harian Kota Bandung semakin berat.

“Tambahan jelas, mendekati angka 100, itu 60-an,” ujarnya.

Selain dari SPPG, DLH juga memperkirakan timbulan sampah akan bertambah dari berbagai agenda mingguan yang memancing pergerakan warga dan wisatawan ke Kota Bandung.

2. Mayoritas sampah SPPG masih dibuang ke TPS

IDN Times/Humas Bandung

Darto mengakui, hingga kini pengolahan sampah mandiri di masing-masing SPPG belum berjalan rinci dan efektif. Akibatnya, sampah dari dapur-dapur tersebut masih banyak yang berakhir di TPS.

Menurut dia, idealnya sampah organik dari SPPG diolah langsung dari sumber agar tidak membebani sistem angkut kota. Namun, pola pengolahan itu masih dalam tahap dorongan kebijakan dan implementasi teknis.

“Belum nampak dengan detail pengolahan tiap SPPG itu mana,” katanya.

Selama skema pengolahan mandiri belum berjalan optimal, sampah dari SPPG masih akan mengandalkan pola lama, yakni diangkut ke TPS sebelum masuk rantai pengelolaan lanjutan.

3. DLH siapkan skema kompospit untuk tiap SPPG

ilustrasi pupuk kompos (unsplash.com/Markus Spiske)

Untuk menekan beban sampah, DLH Kota Bandung menyiapkan skema kompospit di tiap SPPG. Konsep ini akan mendorong setiap dapur memiliki lubang kompos dengan kapasitas yang disesuaikan dengan volume sampah harian.

Darto menyebut, rumus teknisnya sudah disiapkan dan tinggal diterapkan. Skema ini akan menjadi model utama agar sampah organik selesai di sumber, tanpa seluruhnya dibuang ke TPS.

“Rumusnya sudah ketemu, tinggal mengimplementasikan rumus itu,” ujarnya.

DLH juga membagi pola pengelolaan sampah ke dalam tiga kelompok, yakni organik, high value, dan low value. Sampah high value seperti plastik bernilai ekonomis dinilai sudah terserap pemulung dan punya nilai jual, sedangkan sampah low value akan diarahkan ke pengolahan RDF. Sementara sampah organik didorong selesai lewat kompospit di masing-masing SPPG.