2.000 Pekerja Pariwisata di Bandung Kena PHK Dampak Lesunya Ekonomi

Sebagai langkah awal, Farhan akan menggelar rapat khusus bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk membahas skema program padat karya yang bisa langsung menyerap tenaga kerja terdampak.

“Minimal kita bisa lakukan sesuatu dulu,” katanya.

Politikus Nasdem ini menyebut program padat karya merupakan solusi jangka pendek yang dapat memberi harapan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.

Selain itu, Pemkot juga akan memetakan industri-industri lain yang terdampak agar penanganannya lebih merata dan terukur. Ia memastikan, Pemkot Bandung tidak akan tinggal diam menghadapi kondisi ini.

“Kami akan cari formula terbaik agar warga tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujarnya.

Farhan menyebutkan, intervensi pemerintah harus cepat dan tepat sasaran agar tidak muncul persoalan sosial lanjutan. Menurutnya, kondisi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga dunia usaha. Ia berharap ada kolaborasi antara Pemkot Bandung dan pelaku industri untuk menciptakan solusi bersama.

“Bandung butuh solidaritas ekonomi. Kita harus saling bantu dan ciptakan peluang kerja baru,” tuturnya.

Penanganan PHK tidak cukup dengan bantuan sementara, tapi juga harus diarahkan pada pelatihan dan pemberdayaan.

Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat mencatat ada sekitar 3.000 karyawan yang mulai dikurangi jam kerjanya karena tidak banyak aktivitas. Pengurangan tersebut menjadi jalan agar para pekerja tidak diberhentikan sepenuhnya dan tetap bisa mendapat gaji mesti tidak utuh.

Ketua PHRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi mengatakan, operasional yang paling besar dalam bisnis ini adalah dari sektor pekerja sekitar 26 persen. Maka, pengurangan jam kerja menjadi opsi paling memungkinkan dilakukan di tengah minimnya orang menginap maupun acara yang dilakukan kedinasan.

"Pekerja harian sudah tidak diperpanjang lagi. Kemudian pekerja kontrak juga ada yang sudah habis dan tidak dipekerjakan lagi. Nah sisanya ini yang pekerja tetap mereka sekarang bergantian harinya," kata Dodi ditemui di Bandung, Rabu (7/5/2025).

Dodi menuturkan, saat ini para pelaku usaha perhotelan sudah berupaya agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Maka caranya adalah dengan mengubah jam kerja dengan sistem masuk tiga atau empat hari saja dalam sepekan.

Harapannya, mereka tetap bisa bekerja dan memiliki pendapatan meskipun nilainya tidak sebesar sebelum ada pemangkasan anggaran besar-besaran dari pemerintah. Di sisi lain, manajemen hotel pun terus berupaya melakukan inovasi agar tetap bisa dikunjungi masyarakat baik wistawan lokal maupun mancanegara.