Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

191 SPPG di Sukabumi, Tapi Masih Ada yang Tak Bersertifikat Higienis

Siti Fatimah
Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman (IDN Times/Fatimah)
Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman (IDN Times/Fatimah)

Intinya sih...

  • Banyak SPPG jarang kirim laporan

  • Belum semua SPPG punya sertifikat higienis

  • Pemkab libatkan banyak pihak dalam evaluasi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Kabupaten Sukabumi, IDN Times - Kasus keracunan massal akibat program Makanan Bergizi (MBG) di Kabupaten Sukabumi jadi perhatian serius pemerintah daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Sukabumi, Ade Suryaman, menegaskan evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah tersebut.

Ade menyebut dalam beberapa bulan terakhir sudah ada empat kasus keracunan makanan di SPPG wilayah Cidolog, Cibadak, Parakansalak, dan Pelabuhanratu. Meski semua kasus bisa ditangani dengan cepat, peristiwa itu tetap menimbulkan sorotan publik.

“Kalau sudah terjadi keracunan, repot semua pihak. Karena itu, evaluasi wajib dilakukan agar tidak terulang,” kata Ade di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Rabu (1/10/2025).

1. Banyak SPPG jarang kirim laporan

Kegiatan memasak oleh para petugas SPPG Semarang Timur dicek langsung oleh jajara Polda Jateng. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Data Pemkab Sukabumi mencatat ada 191 SPPG yang terdaftar. Namun, sebagian besar dinilai masih jarang memberikan laporan rutin terkait pelaksanaan program MBG.

"Koordinator sudah kita ingatkan agar laporan disampaikan minimal harian. Kalau datanya update, kita bisa tahu kondisi lapangan secara jelas,” jelas Ade.

Untuk itu, para camat diminta aktif mengoordinasikan SPPG bersama kepala desa di wilayah masing-masing.

2. Belum semua SPPG punya sertifikat higienis

Pengujian bahan pangan MBG di SPPG Polri Rejomulyo Semarang. (IDN Times/Dok Humas Polda Jateng)

Hal lain yang menjadi sorotan adalah masih adanya sejumlah SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini wajib sebagai syarat penyediaan makanan sehat dan aman.

“Kami tekankan SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera memenuhinya. Kalau higienis dan sanitasi dipenuhi, potensi masalah bisa ditekan,” tegas Ade.

3. Pemkab libatkan banyak pihak

Siswa yang keracunan MBG saat dirawat di RS Cianjur (IDN Times/Istimewa)

Evaluasi ini dilakukan lintas sektor. Pemkab Sukabumi melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kecamatan, hingga desa. Bahkan, Bupati bersama unsur Forkopimda ikut mengawasi program MBG.

“Intinya, kita ingin semua pelaksanaan program MBG berjalan baik, aman, dan tepat sasaran. Jangan sampai tujuan mulianya terganggu karena kelalaian teknis,” pungkas Ade.

Topics
SukabumiMBGJawa BaratKeracunan MBG

Editorial Team

EditorYogi Pasha

Tonton lebih seru di