19 Ribu Rumah Tidak Layak di Bandung Barat Tak Tersentuh Pemerintah

Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman KBB, Deni Juanda mengatakan, jumlah rumah yang mestinya mendapat RTLH ada sebanyak 19 ribu unit. Namun akibat refocusing, perbaikan belasan ribu rumah tersebut terpaksa harus ditunda.

"Sudah dianggarkan 2019 sebelum pandemi. Tapi saat mau dilaksanakan pada Maret 2020 sudah keburu pandemi. Jadi semuanya di-refocusing," ujar Deni, Selasa (12/10/2021).

Deni menyebutkan, jumlah belasan rumah tidak layak huni di KBB semakin bertambah. Oleh karenanya, perlu dilakukan pendataan ulang untuk realisasi RTLH 2022 mendatang. Menurutnya, data rumah tidak layak huni di Bandung Barat semakin bertambah akibat ekonomi warga dihantam pandemik.

"Sekarang ada sekitar 19 ribuan rumah. Tapi datanya harus di-update lagi. Tahun 2020 dan 2021 tidak ada update data. Akhirnya harus ada pendataan ulang dari awal untuk RTLH tahun 2022," papar Deni.

Deni menjelaskan, Pemkab Bandung Barat tengah mengatur porsi anggaran untuk program RTLH 2022 mendatang. Satu rumah direncanakan mendapat suntikan bantuan sebesar Rp15 juta untuk perbaikan.

"Satu rumah nantinya mendapat Rp15 juta untuk perbaikan. Namun realisasinya menunggu updating data lapangan. Dilihat dari segi kemiskinan, keberdayaan ekonomi sampai bagaimana bisa menjadi produktif," sebutnya.

Nantinya, program RTLH ini bakal disinergiskan dengan potensi ekonomi seperti peningkatan UMKM, pertanian, atau budi daya ternak. Artinya, dalam pembangunan rumah nantinya bakal disesuaikan dengan potensi ekonomi warga tersebut.

"Apakah nanti buka warung, budi daya ikan, atau membuat tanaman hidroponik dan sebagainya. Intinya kita arahkan ke hal yang lebih produktif, melihat potensi ekonomi warga penerima RTLH," tutur Deni.