19.725 Personel Disiagakan untuk Pengamanan Pemilu 2024

Ibrahim mengatakan, kepolisian telah memetakan daerah rawan bencana seperti tanah longsor dan daerah aliran sungai serta daerah pegunungan. Polda Jabar telah mengintruksikan seluruh wilayah untuk menyiapkan personel dan peralatan serta berkoordinasi dengan stakeholder setempat untuk bersiap melakukan evakuasi warga ketika bencana terjadi.

"Tujuan utama patroli jaga kondusifitas wilayah. Diharapkan dapat memantau potensi kerawanan kamtibmas dengan menjangkau seluruh wilayah. Patroli dilakukan di tingkat Polda, Polres hingga Polsek," terangnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan bahwa ASN, Polri, TNI, BIN, KPU, dan Bawaslu harus netral. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pemilu di wilayah Jawa Barat untuk jujur dan damai hingga perhitungan suara nanti. Pasalnya, pemilu merupakan momentum untuk menetukan arah dan pemimpin negara di masa depan.

"Kami forkopimda jabar hadir menjamin kemanan seluruh masarakat yang telah memiliki hak pilih untuk tidak ragu menggunakan hak pilih sesuai pilihannya dan kami menjamin tak ada intimidasi dan kami menentang keras adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilu ini, baik tidak pidana pemilu seperti politisaasi sara dan penyebaran hoaks" ucapnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengatakan, seluruh KPU di 27 kabupaten/kota Jawa Barat telah mempersiapkan kemungkinan terburuk ketika terjadi bencana di titik tempat pemungutan suara (TPS) yang akan dibangun. Jumlah TPS yang rawan bencana di Jabar mencapai ribuan dan harus dimitigasi kemungkinan terburuk sehingga tidak ada hak suara yang hilang akibat bencana yang terjadi di kawasan TPS tersebut.

"Kita sudah meminta KPU kabupaten/kota untuk mempersiapkan titik perpindahan TPS. Namun, TPS yang baru kemudian tidak jauh dari TPS yang ada agar masyarakat tidak kejauhan kalau memang harus pindah tempat pemungutan suara," kata Ummi.

Ummi menuturkan, pemindahan TPS yang rawan bencana tidak bisa dilakukan dengan mudah. Karena titik TPS tersebut berkait dengan jarak pemilih, saksi yang hadir, panitia, dan perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). TPS yang akan dibangun sudah dikoordinasikan dengan seluruh pihak sehingga ketika perubahan semua elemen harus mengetahui dan menyetujui.

Dan yang paling penting adalah pemilih yang bisa memberikan haknya. Sebab ketika bencana terjadi biasanya pemilih justru enggan bepergian jauh dari rumah atau tempat pengungsian sementara. Maka TPS yang dibangun harus memudahkan mereka untuk memilih.