12,4 Juta Data BPJS Naker Diretas, Dipakai Hacker Buat Kartu Prakerja

06 Des 2021, 17:18 WIB

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Seorang peretas (hacker) bernisial BY berhasil mencuri data dari laman BPJSKetenagakerjaan.go.id. Total ada 12.401.328 data dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tak hanya itu, ada pula 322.350 foto yang berhasil dicuri dan mereka kumpulkan. Data ini kemudian disimpan pada penyedia VPS di Amerika Serikat.

BY yang tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, kemudian bekerja sama dengan empat tersangka lainnya yang berasal dari Kota Bandung berinisial AP, RW, AW, dan WG. Mereka pun berhasil memverifikasi sistem dan mendapat 50 ribu data valid. Dari situ terdapat 10.000 akun yang didapat hingga ke kode verifikasi kata kunci sekali pakai (OTP) dari sistem.

"BY kemudian membuat script untuk membuat KTP palsu dan membuat e-mail palsu secara masif yang langsung mendaftarkan otomatis di dashboard prakerja.go.id sebanyak 10.000 akun dengan hanya melakukan pendaftaran sebanyak tiga kali saja," ujar Humas Polda Jabar Kombes Erdi A. Chaniago dalam konferensi pers, Senin (6/12/2021).

1. Lakukan pendaftaran kartu prakerja gunakan akun fiktif

Ilustrasi kartu Prakerja (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Dengan data yang terverifikasi tersebut, para pelaku lantas mendaftarkan pada program prakerja. Akun tersebut pun lolos dalam sistem yang sebenarnya NIK palsu.

BY, lanjut Erdi, kemudian mengirimkan data NIK, foto, KTP palsu dan e-mail yang sudah ter-register sebagai akun prakerja fiktif kepada AP melalui apliksi Telegram. AP langsung memasukkan nomor handphone yang sudah diaktivasi oleh provider dengan menggunakan data NIK orang lain ke akun Prakerja fiktif yang sudah dibuat oleh BY.

Setelah dinyatakan lolos kemudian AP, RW, AW dan WG membeli pelatihan di Tokopedia dengan saldo yang sudah dikirimkan ke dashboard prakerja sebesar Rp1 juta, dan selanjutnya mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat lolos pelatihan.

"BY juga membuat script untuk mem-bypass video pelatihan dengan maksud untuk mempercepat proses pelatihan tanpa harus mengikuti pelatihan secara utuh," kata Erdi.

2. Raup uang hingga Rp15,3 miliar

Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Dengan membuat akun dompet elektronik premium ke dalam akun prakerja fiktif, para pelaku berhasil mendapatkan dana insentif dari pemerintah sebesar Rp600.000 selama empat bulan dan dana survei sebesar Rp50.000 dalam tiga bulan untuk setiap akun.

Kemudian AP, RE, AW dan WG menarik dana yang sudah cair dari akun Prakerja melalui dompet elektronik dan kemudian dikirim ke 11 rekening fiktif.

"Dari perbuatan ini, seluruh tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar limaratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.300.000.000,- (lima belas miliar tiga ratus juta rupiah)," ujar Erdi.

3. Pelaku diancam dengan hukuman pidana 12 tahun penjara

Ilustrasi Penjara (IDN Times/Mardya Shakti)

Atas kejahatan yang diperbuat, para pelaku diancam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 51 dengan ancaman hukuman pidanapenjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Kemudian mereka juga bisa dikenai hukuman sesuai pasal 48 ayat (2) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Serta pasal 46 ayat (2): dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Tak hanya itu, lanjut Erdi, pelaku juga bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 95, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).