109.333 KPM di Kota Bandung Dipastikan Dapat Bantuan Cadangan Pangan
Bandung, IDN Times - Sebanyak 109.333 Kelompok Penerima Bantuan (KPM) dipastikan menerima bantuan pangan berupa beras dan pemerintah. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan program pemerintah pusat sebagai bantuan sosial berupa pangan kepada keluarga yang telah terdata di Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Bantuan ini berupa beras sebanyak 10 kg untuk setiap keluarga penerima.
Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara memastikan bantuan tersebut tepat sasaran sehingga para penerima bisa memanfaatkan pangan yang diberikan pemerintah. Dia memastikan barang yang diberikan pada masyarakat sudah melalui tahap seleksi sehingga keamanannya terjaga.
"Harus dibantu karena fungsi program ini supaya terjaga tidak meningkat kemiskinan. Untuk gelombang tiga ini, dipastikan pada 14 Oktober sudah diberikan bantuan, berlanjut nanti bulan Desember," ujarnya.
1. Pembagian diberikan bertahap
Sementara itu, Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar menyampaikan, CPP ini merupakan program pemerintah pusat melalui Bapanas.
"Program ini pun turun ke daerah dan Bulog sebagai penyedia berasnya. Selain itu, PT Pos sebagai jasa pengangkutan ke daerah masing-masing," katanya.
Gin Gin menambahkan, pendistribusian ini sudah mulai sejak awal tahun 2024. Saat ini di Kota Bandung masuk gelombang ketiga pendistribusian.
"Kota Bandung sudah berjalan awal tahun 2024, mulai bulan Januari-Juli selesai. Sekarang masuk gelombang ketiga. Ada tiga kali pembagian yaitu Agustus, Oktober, dan Desember. Jumlah totalnya 109.333 Kelompok Penerima Manfaat se-Kota Bandung," ujarnya.
2. Sudah capai 63 persen
Ia mengatakan, saat ini sudah berjalan pendistribusian 63 persen. Kegiatan ini terus berjalan, dalam satu hari terdapat sekitar 23 kelurahan pendistribusian beras CPP.
"Semua terdata di P3KE, kemudian sinkronisasi data di daerah. Ini hasil validasi," tuturnya.
Pemeriksaan pun dilakukan bukan hanya saat pendistribusian saja, tetapi ketika akan dikemas di Bulog pun diperiksa. Pemeriksaan dilakukan seperti bulir, kandungan air hingga zat klorin yang ada pada setiap beras.
"Kami lakukan pemeriksaan, tidak hanya dibagi saja, tapi saat beras akan dimasukan ke karung pun dilakukan pemeriksaan. Saat pembagian memastikan beras itu berkualitas," ujarnya.
3. Beras tak layak tidak akan diberikan
Jika terdapat beras yang dianggap tidak layak dikonsumsi, maka masyarakat bisa menyampaikan laporan tersebut untuk dilakukan penggantian.
"Kalau penerima merasa tidak sesuai, segera disampaikan dan kita segera lalukan penggantian. Kami ada tim untuk memeriksa, termasuk mengawal distribusi ini supaya lancar," katanya.
