1.600 Siswa Ikut Pelatihan Pengelolaan Dapur SPPG untuk Penyediaan MBG
- Kualitas makanan MBG harus terjaga, sesuai dengan kebutuhan 37 unit SPPG di Kota Bandung.
- Pastikan anak yang mengonsumsi gizinya terpenuhi dengan pelatihan praktik langsung dari 11 hingga 24 Juni 2025.
- Siapkan dana melimpah untuk program MBG, dengan nilai mencapai Rp50 triliun di Provinsi Jawa Barat.
Bandung, IDN Times - Sebanyak 1.600 siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) mengikuti pelatihan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang dilaksanakan di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung. Pelatihan ini sebagai bagian dari program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Waki Wali Kota Bandung Erwin memastikan komitmen Pemkot untuk memfasilitasi segala kebutuhan penyelenggaraan pelatihan yang digagas oleh pemerintah pusat. Keberadaan siswa yang mengikuti pelatihan menunjukkan bahwa program MBG ini digelar secara profesional.
“Alhamdulillah, kami mendukung apapun kebijakan dari pusat. Mulai dari tempat, lahan, hingga kebijakan akan kami support full. Tadi saya lihat langsung cara memasak, menata, dan menyajikan makanan. Ini benar-benar dijalankan secara profesional,” kata Erwin, Rabu (18/6/2025).
1. Kualitas makanan MBG harus terjaga
Menurut Erwin, program ini sangat relevan dengan kebutuhan Kota Bandung yang saat ini memiliki 37 unit SPPG yang melayani kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Ia berharap para calon kepala dapur dari SPPI dapat meningkatkan kualitas layanan tersebut.
“Kami berharap pelaksanaan MBG di lapangan berjalan aman dan tertib. Pengawasan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan kami lakukan secara penuh. Jangan sampai terulang kejadian yang tidak diinginkan seperti kemarin,” ucap Erwin.
Ia melihat peran dapur SPPG bukan hanya sebagai tempat memasak, tetapi sebagai ujung tombak pemenuhan gizi anak bangsa.
“Kami menyadari bahwa dapur adalah garda depan ketahanan pangan. Maka harus dikelola oleh tenaga yang kompeten, dan pelatihan seperti ini adalah langkah yang sangat strategis,” ujar Erwin.
2. Pastikan anak yang mengonsumsi gizinya terpenuhi
Pelatihan ini berlangsung dari 11 hingga 24 Juni 2025 dengan pendekatan praktik langsung. Poltekpar NHI Bandung menjadi tuan rumah karena rekam jejaknya sebagai institusi pendidikan pariwisata tertua dan berpengalaman di Indonesia.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana menyebut, pelatihan ini sebagai salah satu bentuk kolaborasi strategis antar kementerian dalam membangun ketahanan pangan.
“Dapur bukan hanya tempat memasak, di sinilah ketahanan nasional bermula," kata dia.
Menurutnya, siswa SPPI tidak hanya belajar keterampilan memasak, tetapi juga dibentuk dari sisi kepemimpinan, pengabdian, dan manajemen.
“Kalian sedang menjalankan misi mulia yaitu memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi yang layak. Ini bukan sekadar pelatihan, tapi pengabdian,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Poltekpar NHI Bandung, Anwari Masatip, menjelaskan bahwa pelatihan dirancang secara intensif dan berbasis kompetensi awal.
“Mulai dari pemilahan bahan baku, pengolahan, penyajian, hingga pembersihan. Ini semua bagian dari pembentukan kepala dapur yang mumpuni,” katanya.
3. Siapkan dana melimpah untuk program MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan uang dari pemerintah pusat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Barat nilainya mencapai Rp50 triliun. Angka tersebut lebih besar dari APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang hanya berkisar Rp33 triliun.
Kata Dadan, nominal besar itu dikarenakan target Jawa Barat yang harus mempunyai 4.500 lebih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jawa Barat memang memiliki populasi penduduk paling besar di Indonesia, termasuk juga jumlah penduduk. Jadi ada sekitar 12 juta siswa, belum ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Sehingga di Jabar itu harus ada kurang lebih 5.000 dapur SPPG,” kata Dadan saat ditemui di Bandung, Rabu (18/6/2025).
“Jika dihitung satu SPPG itu Rp10 miliar, maka uang Badan Gizi yang akan mengalir ke Jawa Barat kurang lebih Rp50 triliun. Jauh lebih besar dibandingkan APBD provinsinya yang hanya Rp33 atau Rp31 (triliun),” ujarnya.
