Pengamat: Pemkot Bandung Tak Punya Kreativitas dalam Tangani COVID-19
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam menangani persoalan pandemik virus corona atau COVID-19 dinilai tak menghasilkan terobosan dan kreativitas segar bagi masyarakatnya. Sehingga, kebijakan yang dibuat Pemkot Bandung dalam menangani COVID-19 terkesan sangat monoton tanpa ada gebrakan baru.
Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Prof Muradi mengatakan, Pemkot Bandung sangat minim dalam membuat kreativitas kebijakan di tengah pandemik COVID-19. Sehingga, kebijakan di Kota Bandung selama terjadinya COVID-19 dinilai monoton dan tidak ada gebrakan berarti.
"Sangat minim kreativitas. Baik dari tataran legalitas, aspirasi publik, perkembangan COVID-19 itu sendiri, dan komunikasi serta koordinasi dengan kabupaten kota di wilayah Bandung Raya," kata Muradi, Senin(8/6).
1. Pemkot Bandung tak bisa memahami kegelisahan warganya terkait COVID-19
Ribuan motor antre di check point Cicaheum, Kota Bandung pada pelaksanaan PSBB Bandung Raya hari kedua, Kamis(23/4). IDN Times/istimewaMuradi menyebutkan, selama terjadi pandemik COVID-19 sejak empat bulan lalu, Pemkot Bandung sepertinya belum mengetahui kegelisahan yang dialami publik. Apalagi, banyak kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang kerap kali berbeda dalam aturan terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah tiga kali dilakukan di Kota Bandung.
"Saya kira perlu kemudian juga dipahami adalah bahwa publik sudah empat bulan dirumah, dia (warga) butuh stimulasi. stimulasi ini memang harus ada inisiatif dari pemkot untuk bisa kemudian melakukan langkah-langkah yang sifatnya membaca pergerakan publik bersamaan dengan misalnya wacana untuk new normal," ujar Muradi.
2. Tidak ada kebijakan menarik yang dikeluarkan Pemkot Bandung
IDN Times/Humas BandungMuradi menilai selama pandemik COVID-19, Pemkot Bandung belum mengeluarkan kebijakan yang bisa meyakinkan publik dengan rasa aman. Bahkan, kebijakan yang telah dikeluarkan baik dalam bentuk peraturan wali kota (perwal) ataupun keputusan wali kota (kepwal) masih tertuju pada aturan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Evaluasinya memang saya lihat masih terlalu normatif, kalau saya menyebutnya kering kreativitas karena sebenarnya publik itu paham kok bahwa COVID ini dahsyat, bermasalah. Tapi, mereka juga pengen lihat apa yang ditawarkan, stimulasi apa yang ditawarkan," ujar Muradi.
3. Kinerja wali kota Bandung tidak didukung kelincahan sekda
IDN Times/Yogi PashaMuradi menyebutkan, minimnya kreativitas wali kota Bandung dalam mengeluarkan kebijakan untuk melindungi warganya itu akibat tidak adanya dukungan penuh dari anak buahnya. Artinya, kinerja wali kota yang bisa dibantu oleh sekretaris daerah (sekda) dan para kepala dinas seakan berjalan sendiri-sendiri.
"Sekdanya ini sangat segmented. Aturan terus yang dipikirkan tidak ada kreativitsnya. Sekda kan seharusnya membantu kepala daerah dengan memberikan masukan. Nah, kalau masukannya normatif ya buat apa. Dibutuhkan kelincahan sekda dalam memanfaatkan momentum bagi wali kota," pungkas dia.
4. COVID-19 di Bandung menurun sejak diberlakukan PSBB tapi belum aman
IDN Times/Humas BandungSementara itu, Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, kasus penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kota Bandung mengalami penurunan. Berdasarkan catatan Gugus Tugas Penangan COVID-19 Kota Bandung, angka reproduksi penyebaran virus corona sudah berada di 1 persen. Namun, kata Oded, kondisi ini belum dinyatakan aman untuk bisa melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
"Bandung belum bisa menerapkan AKB karena berdasarkan pandangan ahli, new normal bisa dilakukan jika angka reproduksi terus berada di bawah 1 persen selama 14 hari berturut-turut. Apalagi, kami menemukan kasus baru pasien positif COVID-19," ujar Oded.