Pemkot Bandung Usulkan Jalur Khusus Motor di Tol Dalam Kota NS Link
Jalan Tol Medan-Tebingtinggi (IDN Times/Arifin Al Alamudi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengusulkan penambahan lajur khusus roda dua atau sepeda motor pada tol dalam kota North South (NS) Link. Pemkot Bandung berharap usulan tersebut bisa diakomidir PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) selaku pemrakarsa proyek pembangunan tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung Arif Prasetya menyebutkan, Pemkot Bandung sangat menyambut gembira inisiatif pembangunan NS Link yang diakomodir PT CMLJ. Karena dengan adanya jalan tol dalam kota NS Link yang membelah Kota Bandung akan membantu dalam mengatasi kepadatan arus lalu lintas yang terjadi selama ini.
“Apabila memungkinkan tol ini bisa mengakomodasi roda dua. Akan dikomunikasikan karena akan menambah lebarnya. Dalam konsep awal kan lebar untuk roda empat sudah ada dua lajur, kalau dengan sepeda motor harus menambah lagi,” tuturnya di sela Bandung Menjawab di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Kota Bandung, Kamis (24/1/2019).
1. Jalur khusus motor tetap pada trase yang diusulkan
IDN Times/Humas BandungArif melanjutkan, lajur yang diusulkan untuk kendaraan roda dua itu tetap pada trase yang sama artinya tidak ada jalur baru yang harus dibangun. Nantinya pengendara roda dua juga harus membayar sesuai dengan aturan tarif yang telah ditentukan pemerintah pusat.
“Yang penting lebih banyak bermanfaat bagi Kota Bandung. Jangan sampai saat selesai dan turun dari jalan tol malah jadi masalah. Interkoneksi dengan jalan lain pun harus dipikirkan. Sebelum nyambung pun kita pikirkan,” katanya.
2. Di Bandung tiap hari ada 300 STNK baru untuk motor
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappelitbang Hery Antasari menyebutkan, pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Bandung cukup pesat. Data sebuah penelitian menyebutkan bahwa pertambahan STNK untuk kendaraan roda dua rata-rata mencapai 300 unit per hari atau 108.000 per tahun. Sementara, untuk kendaraan roda empat pertambahan STNK-nya mencapai 300 unit per minggu atau 15.000 per tahun.
“Data itu kendaraan dari Samsat di Bandung saja, belum Cimahi atau daerah lain yang sehari-hari melintas di Kota Bandung. Ibaratnya debit air masuk ke mangkuk, mau diperbesar sebesar apapun mangkuknya tidak akan tertampung apabil debitnya tidak berkurang,” kata Heri.
Namun demikian, sambungnya, tata niaga kendaraan bermotor bukan merupakan kewenangan pemerintah kota. Hal yang paling mungkin adalah sebatas pengaturan, penertiban, dan penyediaan sarana prasarana transportasi massal yang prosesnya masih terus berjalan.
“Ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa orang Bandung mengeluarkan biaya untuk transportasi publik 18 persen lebih mahal dan lebih lama dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, kita pikirkan agar orang mau menggunakan transportasi massal,” tuturnya.
3. Penambahan lebar jalur untuk motor sepertinya sulit
IDN Times/Humas BandungKepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung Arif Prasetya mengatakan, usulan untuk menambah jalur khusus bagi motor sudah disampaikan kepada PT CMLJ. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban dari perusahaan yang bakal menanamkan investasinya di Kota Bandung tersebut.
Menurut Arief, dari hasil pembicaraan awal pembuatan jalur khsusus memang cukup sulit terealisasi. Sebab dibutuhkan Right Of Way (ROW) atau lebar jalan yang cukup besar.
"Kalau dilihat kemarin itu rencananya untuk dua lajur mobil saja 12 meter, itu kali dua berarti 24 meter. Ditambah motor amannya 4 meter dikali dua jadi delapan. Berarti ROW yang dibutuhkan sekitar 32 meter," katanya.
Meski begitu Arif sangat berharap usulan tersebut bisa diakomodir agar bisa benar-benar meminimalisir kemacetan terutama yang disebabkan oleh jumlah motor yang semakin banyak.