Mudik Lokal di Wilayah Aglomerasi Dilarang, Ini Kata Wali Kota Bandung
Instagram/@mangoded_md
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah dengan tegas telah melarang masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas mudik, termasuk di kawasan aglomerasi yang sempat dikecualikan.
Larangan mudik itu kembali dipertegas Juru Bicara Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/5/2021). Dalam keterangannya, pemerintah melarang aktivitas mudik lokal, termasuk di kawasan aglomerasi yang sempat dikecualikan.
"Saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apa pun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi, dengan urgensi mencegah dengan maksimal interaksi fisik sebagai cara transmisi virus dari satu orang ke orang lain," kata Wiku.
Perlu diketahui, aglomerasi adalah wilayah kabupaten dan kota dalam satu kawasan terpadu. Di Jawa Barat, terdapat dua wilayah aglomerasi yang mendapat pengecualian dalam aktivitas mudik lokal yakni Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) serta Bandung Raya.
Lalu bagaimana dengan Pemerintah Kota Bandung yang sudah mulai menerapkan kebijakan aglomerasi sejak Kamis(6/5/2021)?
1. Pemkot Bandung segera bahas dalam rapat terbatas pada Senin 10 Mei
IDN Times/Humas BandungWali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat, termasuk di wilayah aglomerasi akan segera dibahas dalam rapat terbatas, Senin(10/5/2021), mendatang.
"Kami akan ikuti (larangan mudik). Insyallah, direspons nanti di dalam ratas kami. Senin, pasti akan bahas," kata Oded, Jumat(7/5/2021).
2. Ikuti aturan pusat, rasional dan baik untuk kepentingan menyikapi COVID-19
IDN Times/IstimewaOded menyebutkan, Pemerintah Kota Bandung akan mengikuti kebijakan pusat khususnya dalam larangan mudik. Menurut dia, larangan mudik itu sangat rasional dan bagus terutama dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.
"Kami akan ikuti aturannya. Kami sebagai pemerintah daerah ikut aturan pusat apalagi jika itu sangat rasional dan bagus untuk kepentingan menyikapi COVID-19," ujar dia.
3. Oded lebih setuju mudik lokal di wilayah aglomerasi juga ditiadakan
IDN Times/Humas BandungOded mengaku, kebijakan mudik lokal di wilayah aglomerasi sebaiknya ditiadakan. Sebab, kata dia, pergerakan masyarakat saat melakukan aktivitas mudik lokal itu sangat beresiko dalam penularan COVID-19.
"Kalau saya dari awal sesungguhnya punya mazhab sebaiknya aglomerasi itu gak usah. Gak ada jaminan masyarakat bisa mengikuti protokol kesegatan itu yang dikhawatirkan," ungkap Oded.
4. Organda Jabar sebut larangan mudik di wilayah aglomerasi aturan konyol
IDN Times/Yogi PashaKetua organisasi angkutan darat (Organda) Jawa Barat Dida Suprinda meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengabaikan arahan pemerintah pusat terkait larangan mudik di kawasan aglomerasi (Bandung Raya dan Bodebek). Aturan yang baru dikeluarkan kemarin, Kamis (6/5/2021) sore, dianggap tidak relevan dan tergesa-gesa tanpa kajian mendalam.
Seharusnya pemerintah sebelum membuat aturan bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang akan menerapkan aturan tersebut. Kalau diputuskan sepihak akan mempersulit banyak aspek termasuk dari segi transportasi.
"Aturan itu konyol menurut saya. Ini menjadi anomali dalam kebijakan yang dikeluarkan. Organda harap gubernur (Ridwan Kamil) abaikan saja aturan sekarang karena sudah banyak masyarakat mudik di hari pertama," ujar Dida saat dihubungi, Jumat (7/5/2021).
Baca Juga: Niat Mudik, Iis Gagal Masuk Kota Bandung dan Diputarbalikan 2 Kali
Baca Juga: Kapolda: Ada 158 Pos Penyekatan Mudik Lebaran 2021 di Jabar
Baca Juga: Satgas COVID-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang!