Kasus COVID-19 Terus Naik di PPKM Darurat, DPR Usul Buat Tim Adhoc
Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan (www.dpr.go.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Paparan virus corona atau COVID-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan. Pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Jawa dan Bali yang merupakan zona Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) Darurat pun terus bertambah.
Lonjakan COVID-19 di kota-kota besar tak terhindarkan, terutama di wilayah Bodebek dan Bandung raya tetap menjadi daerah penyumbang lonjakan COVID-19 selain DKI Jakarta.
Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan menilai, pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah lonjakan kasus perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Terutama di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi yang membutuhkan tim khusus.
"Karena angka kasus positif COVID-19 DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu kota negara ini perlu perhatian khusus. Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat, sumber melonjaknya kasus positif ada di mana? Khusus Jakarta, Bogor, Tangeran/Tangsel, Depok, Bekasi, jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran COVID-19," ujar Farhan dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Jumat 16 Juli 2021.
1. Evaluasi secara akurat PPKM Darurat
Instagram.com/hmfarhanbdgFarhan menilai, lonjakan kasus terus terjadi meski PPKM Darurat diberlakukan. Menurut dia, PPKM Darurat yang diberlakukan saat ini harus dievaluasi secara akurat.
"Klaster keluarga tampaknya menjadi penyumbang terbesar peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia, saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus di daerahnya masih terus meningkat," terangnya.
2. Klaster keluarga perlu perhatian khusus pemerintah
Bahaya Klaster Keluarga (IDN Times/Arief Rahmat)Menurutnya, klaster keluarga yang mendominasi lonjakan jadi atensi bagi Pemprov setempat menyediakan tempat isolasi yang ramah terutama bagi anak - anak. Ditengarai klaster keluarga di daerah tersebut, menjadi persoalan tersendiri dalam peningkatan penyebaran COVID-19. Jika memang faktanya seperti ini, maka Pemprov DKI Jakarta, Jabar dan Banten wajib menyediakan tempat isoman dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai," katanya.
Farhan memastikan, zona yang dinaungi PPKM tengah dalam kondisi krisis baik SDM maupun ekonomi. Pemerintah, lanjut Farhan, perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.
"Dalam situasi krisis ini semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga bahkan naik. Komentar - komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat," ujarnya.
3. Jaga PPKM Darurat hingga berhasil, jangan ada provokasi kegagalan
Infografis PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. (IDN Times/Aditya Pratama)Farhan juga meminta semua tokoh untuk tidak mengeluarkan provokasi terkait kegagalan PPKM Darurat gagal memutus mata rantai penularan COVID-19.
"Para ahli entah bidang apa pun juga perlu mengerem diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung. Kita berharap situasi krisis pandemi ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak - pihak tertentu dengan tujuan - tujuan tertentu pula," tambahnya.
Baca Juga: Pengamat: Tidak Etis, Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19!
Baca Juga: Indonesia Tertinggi di Asia dengan Kasus Aktif dan Kematian Harian
Baca Juga: [BREAKING] Astaga! Kasus COVID-19 di Indonesia Naik 54 Ribu Hari Ini