2. Kebijakan pemerintah yang penuh dengan resiko

IDN Times/Yogi Pasha

Pemerintah pusat, lanjut Farhan, memilih fokus prioritas ekonomi dalam menanganan pandemi. Di negara luar, kebanyakan memilih lockdown dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 dibandingkan Indonesia yang memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kenyataannya Pemerintah Indonesia pun memilih motivasi ekonomi dalam penanganan pandemi sehingga tidak memilih opsi lockdown dan tidak menutup perbatasan Negara dari mobilitas internasional di awal pandemi hingga akhirnya di bulan Desember perbatasan pun ditutup. Presiden Jokowi mengambil risiko menunggu sampai adanya penanganan lewat vaksin dan herd immunity (kekebalan kelompok) yang tidak akan membuat ekonomi kolaps," ujarnya.

Lantas, bagaimana hasilnya? Farhan berpendapat bahwa cara tersebut dihadapkan dengan kesulitan berkepanjangan. Bahkan, upaya penanganan jaminan sosial bagi warga terdampak pandemi diwarnai dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam kasus korupsi program bantuan sosial penanganan COVID-19.

"Kenyataannya, kebijakan menanti vaksin tanpa pengetatan mobilitas dan penutupan wilayah (lockdown) membuat kita sulit bangkit dari kontraksi pertumbuhan ekonomi yang negatif. Kita bersyukur pemerintah level pusat sampai daerah sangat baik melakukan penanganan jaminan sosial, baik untuk faskes maupun kebutuhan sosial lain. Bahkan KPK dengan sigap menangkap Mensos (Juliari) ketika melakukan korupsi Bansos. Ini layak diapresiasi," ujarnya.

3. Munutup pintu masuk bagi WNA ke Indonesia

ANTARA FOTO/Wira Suryantala

Farhan menilai, keputusan pemerintah menutup akses Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 merupakan langkah yang telat.

"Pernyataan tegas Menlu menutup Perbatasan Negara walau terlambat, layak diacungi jempol. Kebijakan yang semestinya dicanangkan sejak awal pandemi ini setidaknya mulai membangun kepercayaan masyarakat yang sempat bingung dengan pernyataan para menteri yang gagal menerjemahkan kebijakan Presiden," katanya.

Demikian juga dengan pernyataan Menkes baru yaitu Budi Gunadi Sadikin yang dinilai memberikan penjelasan transparan tentang vaksinasi yang merupakan master plan Pemerintah dalam penanganan Pandemik COVID-19.

4. Kebijakan blunder Mendikbud terkait pelaksanaan belajar tatap muka di 2021

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam acara kerjasama Kemendikbud dengan Netflix (Dok.IDN Times/Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Selain itu, Farhan juga mengkritik tindaklanjut kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang cuci tangan terkait jaminan keamanan pelaksanaan belajar tatap muka mulai 2021.

"Bagaimana nasib jutaan anak sekolah dan mahasiswa kita? Apakah Mendikbud sudah clear tentang kebijakan kegiatan belajar dan mengajar di semua level? Atau Mendikbud masih bersembunyi di balik narasi 'semua dikembalikan kepada kebijakan masing - masing kepala daerah'. Pernyataan Mendikbud ini jelas - jelas cuci tangan, bukan memimpin gerbong besar sistem pendidikan keluar dari krisis akibat pandemik ini," katanya.

5. Enam menteri baru harus bisa menerjemahkan visi Jokowi

Pengumuman Menteri Baru di Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (22/12/2020) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Sedangkan untuk enam menteri baru yang dilantik beberapa waktu lalu, Farhan menekankan mereka untuk berinovasi dan mampu menerjemahkan visi Jokowi dalam menangani COVID-19.

"Saya melihat para menteri baru punya kapasitas sangat baik walaupun belum bisa menutupi 100 persen kelemahan kabinet kerja periode kedua Jokowi. Mereka akan menghadapi tantangan yang sangat terjal," katanya.

"Menurut Farhan, Menteri KKP dan Mensos harus bersih - bersih internal karena kasus korupsi dahulu sebelum bisa kebutuhan dengan program. Selain itu, menkes pun harus mampu menjadi leading sektor dan pemersatu gerak langkah menghadapi krisis kesehatan global ini.

Kemudian, menteri agama (menag) punya pekerjaan rumah besar menghilangkan sisa - sisa dikotomi agama yang timbul karena radikalisasi dan pemanfaatannya untuk kontestasi politik.

"Menparekraf harus mampu bersinergi dengan Mendag yang baru membangun pasar ekspor budaya Indonesia. Maka keduanya harus bisa menciptakan ekosistem bagi tumbuhnya industri ekonomi kreatif yang berkelas dunia," ujar dia.