Dukung Sensus Pertanian, Wagub Jabar: Data Akurat Penting untuk Kebijakan Pemerintah
Ilustrasi pertanian (Dok. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Wakil Gubernur Jawa Barat H Uu Ruzhanul Ulum setuju dengan rencana Presiden Joko Widodo untuk merancang Sensus Pertanian Tahun 2023 agar bisa mendapatkan data petani yang tepat dan akurat.
Uu mengatakan, memang sejumlah daerah, terutama di Jawa Barat, soal data penerima pupuk, terutama subsidi, masih memerlukan perbaikan. Di lapangan, masih banyak petani yang mengeluhkan pupuk langka.
"Tapi kenyataannya bukan pupuk langka, melainkan data petani yang butuh perbaikan. Terutama tentang akurasinya. Data akurat penting untuk kebijakan pemerintah," kata Uu dalam keterangan tertulis, Rabu (17/5/2023).
1. Keakuratan data pertanian menentukan kebijakan pemerintah
IDN Times/Debbie SutrisnoUu menjelaskan, akurasi data petani sangat penting karena nantinya akan berpengaruh pada pembuatan kebijakan tentang pertanian.
Terlebih di Jawa Barat yang merupakan salah daerah lumbung padi secara nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, jumlah petani di Jawa Barat mencapai 3.250.825 orang. Sementara luas sawahnya mencapai 928.218 hektare berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan nomor Kepmen: ATR/KBPN No 686/2019.
Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, dengan jumlah petani yang banyak dan lahan yang luas di Jawa Barat, maka sebuah keputusan untuk pertanian sangat penting. Salah satu hal yang paling menentukan dalam sebuah keputusan kebijakan itu adalah akurasi data pertanian. Dia pun meminta Dinas Pertanian untuk bekerja sama dengan stakeholder di sektor pertanian.
"Terutama data petani yang mendapatkan pupuk subsidi. Sebagai salah satu contoh Dinas Pertanian bisa memanfaatkan sistem digital yang sudah dimiliki para distributor," tandas Uu.
2. Dukung perbaikan data pertanian dengan digitalisasi
Distribusi pupuk di Sumsel (IDN Times/Dok. Pupuk Indonesia)Dikonfirmasi secara terpisah, SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia turut mendukung perbaikan data pertanian dengan digitalisasi, khususnya dalam penebusan pupuk bersubsidi.
Pupuk Indonesia selaku produsen dan penyalur pupuk bersubsidi telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung proses distribusi melalui uji coba piloting penggunaan Aplikasi REKAN yang dimulai September 2022 di Provinsi Bali. Selain itu, Pupuk Indonesia juga bekerja sama dengan Bank Syariah indonesia (BSI) mengujicobakan Kartuntani Digital di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh sejak bulan Januari 2023. Menurutnya, kerjasama yang telah ditandatangani ini berdampak positif baik pada proses penyaluran maupun penebusan pupuk.
Aplikasi REKAN dapat dimanfaatkan mitra Kios Pupuk Lengkap (KPL) pada proses penebusan pupuk secara elektronik dari sebelumnya manual. Sehingga, implementasi aplikasi REKAN turut mendukung perbaikan data serta tata kelola sektor pertanian.
"Pengembangan sistem digitalisasi pertanian ini kita lakukan juga bersama dengan Kementerian Pertanian sehingga mendukung penyaluran pupuk bersubsidi sesuai alokasi Pemerintah dan prinsip 6T yaitu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu dan tepat tempat," demikian ungkap Wijaya.
3. Jokowi inginkan data pertanian di Indonesia akurat
Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluhkan soal data pertanian di Indonesia, terutama terkait dengan ketepatan data. Sementara data yang kurang membimbing pemerintah membuat kebijakan yang tepat bagi masyarakat.
"Kita tahu untuk hasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat, sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian berapa, butuh pupuk berapa, sering data itu tidak siap dan akurat," tandas Jokowi saat membuka Perancangan Sensus Pertanian tahun 2023 yang disiarkan virtual, Senin (15/5/2023).