DPRD Kota Bandung Dorong Raperda PPLH Bisa Disahkan Tahun 2024
Ilustrasi alih fungsi lahan. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung terus mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) bisa disahkan tahun ini.
Ketua Pansus Raperda PPLH Yudi Cahyadi mengatakan, Raperda PPLH akan membahas semua hal mulai dari sampah, kemacetan, air tanah, polusi udara. Jika, raperda ini bisa disahkan tahun ini diharapkan 30 tahun kedepan, pembangunan di Kota Bandung lebih terarah, berkesinambungan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
"Periodisasi Perda PPLH ini selama 30 tahun, sehingga bila disahkan pada tahun 2024 maka berlaku sampai Tahun 2054," kata dia dalam keterangan tertulisnya.
1. Menjadi perda induk pembangun Kota Bandung
PexelsYudi menyebutkan, Perda PPLH cukup penting untuk segera dibahas sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan. Makanya sebetulnya, PPLH ini ialah perda induk. "Sebenarnya, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), salah satunya menginduk ke PPLH,” ungkap Yudi.
Dia mengungkapkan, dengan disahkannya perda tersebut sehingga 30 tahun kedepan Kota Bandung tetap lebih layak huni. "Jangan sampai kita membangun hanya sekedar membangun, dampaknya buat anak cucu kita kedepan masalah polusi, sampah tidak terarah,” ujar dia.
Menurut Yudi, pembangunan di Kota Bandung merupakan meminjam sumber daya yang dimiliki anak cucu kita. Pada waktunya harus dikembalikan ke anak cucu dengan kondisi yang baik Kota Bandung. Dari sisi kemacetan, sampah, banjir, air tanah bisa terkelola. Pembangunan di Kota Bandung lebih terarah, berkesinambungan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
Untuk mewujudkan hal ini, ungkap Yudi, program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengacu pada perda ini. Jadi kebijakan anggaran dan program juga harus mengacu pada Perda ini.
2. Perda PPLH untuk menguatkan pembangunan berkelanjutan
Bandung macet (instagram.com/auraku_sifa)Dia mengatakan, perda ini dibuat karena harus ada panduan untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tetapi, pembangunan yang sudah terjadi saat ini bukan berarti acak-acakan dan tidak terarah.
"Sekarang juga kan ada RTRW. Tapi, Perda PPLH ini lebih menguatkan dari sisi ekologi dan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penguatannya di sana,” ujarnya.
Menurutnya, Perda PPLH ini juga sangat berkaitan dengan perda yang sudah ada saat ini. Seperti Perda Bangunan Gedung, Pengelolaan Sampah, Perhubungan. “PPLH ini merupakan perda induk, harusnya jadi acuan,” terangnya.
Namun diakuinya, peraturan pemerintah terkait PPLH ini belum lahir. “Akan tetapi di provinsi sudah ada Perda PPLH,” ujarnya.
Dalam Perda PPLH ini, dibahas soal pengelolaan sampah. Di mana harus ada TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) skala lingkungan atau tingkat kelurahan. Atau untuk sektor perhubungan, dibahas soal sistem transportasi publik yang terintergrasi.
Untuk pun RTH harus dikejar 30 persen. Sementara bangunan gedung, teknis dan izin harus diperhatikan dalam setiap pembangunan. “Perda ini lebih kearah garis besarnya saja,” ujarnya.
Menjadi Perda induk, nantinya perda yang lain harus melakukan penyesuaian, termasuk RPJM. Untuk Raperda ini sebelumnya sempat disosialisasikan pada masyarakat.
“Ada beberapa masukan dari warga seperti perlunya ruang terbuka hijau, ruang publik, penertiban air tanah,” jelasnya.
3. Pansus lakukan studi banding untuk susun materi teknis
ilustrasi sampah plastik (unsplash.com/oceancleanupgroup)Dalam prosesnya, Pansus Raperda PPLH melakukan studi banding ke Kabupaten Karawang untuk melakukan penyusunan perda dan meteri teknis. Sebab, Kabuapten Karawang juga melakukan hal sama dengan Kota Bandung. Upaya itu, untuk melihat isu strategis yang ada di Kota Bandung.
“Kemarin isu strategisnya soal kemacetan dan pengelolaan sampah. Di Karawang, sampah bisa dikelola pihak swasta yang langsung melakukan kerja sama dengan masyarakat. Pembayarannya juga langsung swasta ke masyarakat, di kita enggak ada karena RT RW. Di sana tarifnya tinggi tapi ada kepastian lingkungan bersih. Kita lihat mekanismenya diperbolehkan ada enggak, tapi di sana sudah diimplementasikan,” terangnya.