DPR RI: Yustisi Prokes COVID-19 di Pedesaan Harus Dimasifkan
Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan (www.dpr.go.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Penyebaran kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia menunjukan perkembangan darurat. Lonjakan terus terjadi pasca libur panjang lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah disertai dengan munculnya varian baru COVID-19 Delta dari India.
Lebih mirisnya lagi, lonjakan kasus terjadi di daerah level lurah atau pedesaan karena mobilitas padat saat lebaran meski pemerintah melarang mudik, disertai dengan aktifitas wisata yang berakibat pada keterisian rumah sakit untuk isolasi di kota - kota besar penuh secara drastis.
1. TNI-Polri ikut membantu penegakan prokes di tingkat desa
Personil Sat Sabhara Polres Mimika saat membagikan Masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker saat beraktifitas (Dokumentasi Bag Humas Polres Mimika / Istimewa)Situasi tersebut membuat TNI Polri turun tangan ke daerah - daerah memastikan protokol kesehatan (prokes) terutama dalam penggunaan masker dan menjauhi kerumunan ditegakan tanpa pandang buluh. Bahkan, penegakan prokes di tingkat desa saat ini dinilai harus jadi prioritas utama.
"Operasi yustisi oleh Polri - TNI harus terus dilaksanakan secara ketat sampai ke desa - desa," ujar Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan dalam keterangan tertulisanya yang diterima IDN Times, Jumat 25 Juni 2021.
2. Lonjakan COVID-19 di pedesaan sudah dalam kondisi darurat
Ilustrasi Ruang Isolasi Mandiri COVID-19. ANTARA FOTO/Zabur KaruruMenurutnya, lonjakan COVID-19 di pedesaan sudah dalam kondisi darurat. Farhan menekankan lurah, kepala puskesmas, babinsa, dan bhabinkamtibmas harus jadi garda terdepan dalam memutus mata rantai penularan. Seperti diketahui, lonjakan kasus di daerah memicu perangkat di desa agar menyediakan tempat isolasi dan mempercepat vaksinasi.
"Kerja sama dan kolaborasi empat pilar itu sejalan dengan kebijakan PPKM mikro yang berbasis desa dan kelurahan yang sesuai dengan perintah Presiden Jokowi, penerapannya diperkuat mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021," katanya.
3. Perlu tingkatkan kolaborasi dari tingkat bawah hingga atas
Farhan mengungkapkan, kolaborasi di tingkat yang lebih tinggi, perlu ditingkatkan antara Satgas COVID-19 dengan TNI, Polri, dan Kemenkes untuk terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan kepada individu, komunitas, instansi dan masyarakat,
Jumlah kasus COVID-19 saat ini masih tinggi. Untuk itu, cara yang paling efektif dilakukan untuk mencegah penularan yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu melakukan 3M: Memakai Masker, Menjaga Jarak dan jauhi kerumunan serta Mencuci Tangan Pakai Sabun.
Baca Juga: Ridwan Kamil Instruksikan Desa Sediakan Ruang Isolasi Pasien COVID-19