Di Tengah Pandemik COVID-19, Warga Harap Polemik Gang Apandi Selesai
IDN Times/Yogi Pasha
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Polemik lahan yang terjadi di Gang Apandi, RW 08 Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, masih terus berlanjut. Namun, di tengah pandemik COVID-19, sejumlah warga Gang Apandi berharap perdebatan soal akses jalan segera berakhir.
Selain itu, warga juga berharap, dana kompensasi yang telah disiapkan pemilik lahan Gang Apandi juga bisa untuk segera dibagikan. Sebab, dana kompensasi ini dinilai mampu memberikan manfaat yang cukup besar bagi warga akibat terdampak pandemik corona.
1. Warga berharap ada komunikasi lanjutan untuk berdamai
IDN Times/Yogi PashaSalah seorang warga RW 08, Kelurahan Braga, Suryati mengaku, menyambut baik jika ada kesempatan untuk berdamai dengan pemilik lahan Gang Apandi. Menurut dia, memperpanjang masalah tidak akan mengubah keadaan. Apalagi kondisi wabah corona yang berdampak pada perekonomian warga.
“Kalau dari kebutuhan warga, sebenarnya penutupan Gang Apandi mah enggak terlalu berpengaruh. Karena, ada Gang Cikapundung yang masih jadi jalan utama untuk lalu lintas warga. Ya, saya sih pengennya warga lain dan pengurus RW mulai damai lah. Semoga semua segera berakhir karena enggak ada yang menang atau kalah, untung atau rugi,” katanya dalam rilis yang diterima IDN Times, Rabu(20/5).
2. Selisih paham warga soal Gang Apandi sangat menyita waktu
instagram.com/resarasyadanSuryati mengakui jika selisih paham mengenai lahan di Gang Apandi ini sangat menyita waktu dan tenaga warga setempat. Sejumlah upaya untuk mencari jalan tengah dan solusi sudah dilakukan termasuk mengadukan ke DPRD Kota Bandung.
Komisi A DPRD Kota Bandung telah menjembatani perselisihan warga dengan pemilik lahan dengan memperlihatkan bukti-bukti lapangan.
3. Gang Apandi bukan aset milik Pemkot Bandung
IDN Times/Yogi PashaPersoalan Gang Apandi yang menjadi perselisihan warga di RW08 dipastikan tidak ada kaitannya dengan Pemkot Bandung. DPRD Kota Bandung memastikan jika lahan yang dipersoalkan warga ini bukan aset pemkot.
Hal itu diketahui setelah Komisi A DPRD Kota Bandung mengeluarkan pernyataan resmi terkait argumen kepemilikan Gang Affandi melalui Nota yang dilansir pada 21 April 2020. Dalam Nota Komisi itu, terdapat hasil pembahasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Berdasarkan keterangan Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung, Gang Apandi di Jalan Braga tidak pernah tercatat sebagai aset milik Pemkot Bandung. Nota Komisi A itu juga menyinggung fakta adanya 12 putusan yang membuktikan bahwa gang tersebut merupakan bagian dari SHGB milik Josafat Winata sejak tahun 1961.
Selain itu, berdasarkan peta Kota Bandung yang diteliti dalam rapat Komisi A bersam-sama dengan dinas terkait, ditemukan fakta bahwa terdapat akses alternatif yang berjarak hanya kurang lebih 30 meter ke sebelah selatan, yaitu Gang Cikapundung. Dengan demikian, penutupan Gang Apandi tidak akan mengganggu rutinitas dan lalu lintas warga sekitar.
Meski begitu, DPRD Kota Bandung berharap proses rekonsiliasi dijalankan dengan semangat perdamaian. Kondisi wabah corona yang dialami saat ini membutuhkan gerakan saling dukung, saling menolong.
4. Pemilik lahan siap memberikan dana kompensasi kepada warga
(Ilustrasi uang) IDN Times/Ita MalauDihubungi terpisah, juru bicara pemilik lahan Gang Affandi, Irvan Ansori Mutaqin menjelaskan, status Gang Apandi secara hukum dan administrasi semakin kuat dengan adanya Nota Komisi A DPRD Kota Bandung. Walau demikian, pemilik lahan tetap ingin memberikan uang kadeudeuh bagi warga meski bukan termasuk kewajiban.
“Sejak awal, pemilik lahan berinisiatif untuk memberikan kompensasi bagi warga karena selalu ingin menghindari konflik. Pemilik sangat memikirkan warga. Beliau berpesan agar amanah ini bisa tersalurkan apalagi di tengah kondisi dampak wabah corona ini. Beliau hanya ingin menciptakan kerukunan, itu saja sih harapan besarnya,” pungkasnya.