Dedi Mulyadi: Jusuf Kalla Sudah Selesaikan Polemik Soal Munas Golkar

Percepatan munas akan prematur dan makan biaya besar

Bandung, IDN Times - Pernyataan politikus Partai Golkar Jusuf Kalla mengakhiri polemik desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang belakangan muncul di internal partai.

JK menilai, percepatan munaslub Partai Golkar tidak perlu dilakukan dengan alasan pemborosan biaya.

"Pernyataan Pak JK itu menutup polemik terkait munas bahwa munas tidak perlu dipercepat," kata Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi saat dihubungi, di Kota Bandung, Rabu(26/6).

1. Munaslub Golkar dilakukan sesuai jadwal

Dedi Mulyadi: Jusuf Kalla Sudah Selesaikan Polemik Soal Munas GolkarIDN Times/Yogi Pasha

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, musyawarah nasional Golkar akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yakni Desember 2019, mendatang.

Dedi mengatakan, pihaknya setuju dengan pernyataan politikus senior Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebutkan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tidak perlu dipercepat. Alasannya, pemborosan biaya.

2. Desakan munaslub hanya digulirkan sebagian orang yang mengejar jabatan

Dedi Mulyadi: Jusuf Kalla Sudah Selesaikan Polemik Soal Munas GolkarPemilu.com

Anggota DPR RI terpilih dari Golkar itu menilai, usulan segelintir elite agar munas Golkar dipercepat, hanya untuk mengejar jabatan-jabatan tertentu seperti menteri dan ketua MPR. Oleh karena itu, ia menilai, percepatan munas dinilainya tidak urgent.

"Desakan munas itu kan hanya untuk mereka yang mengejar jabatan menteri. Padahal agendanya tidak mendesak," kata Dedi.

3. Munaslub bisa dilakukan dari usulan DPD I, DPD II, dan organisasi sayap partai

Dedi Mulyadi: Jusuf Kalla Sudah Selesaikan Polemik Soal Munas GolkarIDN Times/Yogi Pasha

Dedi menyebutkan, desakan munaslub partai bisa dilakukan jika dilakukan dari pengurung DPD I, DPD II, dan organisasi sayap partai. Sementara, kondisi belakangan yang muncul itu hanya dilontarkan oleh orang-orang yang tak memiliki kapasitas sekalipun itu kader Golkar. 

"Yang capable desakan untuk munas Golkar DPD I dan DPD II serta organisasi sayap. Kenyataannya, mereka tidak mengusulkan munas dipercepat. Munas dipercepat hanya disebutkan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk itu," katanya.

4. Percepatan munaslub makan biaya besar

Dedi Mulyadi: Jusuf Kalla Sudah Selesaikan Polemik Soal Munas GolkarANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Pernayatan politikus Partai Golkar  Jusuf Kalla yang menilai, tak perlu ada percepatan munas untuk memilih ketua umum partai berlambang beringin itu diamini pengurus DPD Golkar Jabar. Dalam pernyataan tersebut Kalla mengatakan, munas memerlukan ongkos yang besar. Karena itu, kalau Munaslub digelar sekarang akan percuma sebab masa jabatan hanya berlaku selama enam bulan, yakni hingga Desember 2019.

Dedi mengatakan, munas tetap dilaksanakan seusai jadwal. Ia mengibaratkan munas itu proses kelahiran. Jika seorang bayi dilahirkan secara caesar dan prematur tentu akan lebih mahal biayanya serta berisiko dibanding dengan persalinan normal.

"Begitu juga munas. Kalau dipercepat akan memakan biaya lebih besar serta hasilnya juga berisiko dan itu tidak baik bagi Golkar. Biarlah munas seusai dengan jadwal biar menghasilkan 'bayi' yang sehat," tandas Dedi

Topik:

  • Yogi Pasha

Berita Terkini Lainnya