2. Memperkuat tugas pokok dan fungsi pengawasan

kpu.go.id

Abdullah mengatakan, penguatan pengawasan tersebut dilakukan baik dari sisi internal dan eksternal. Di kalangan internal Bawaslu, kata Abdullah, bawaslu di delapan daerah akan memperkuat tugas pokok dan fungsi. Sedangkan dari segi eksternal, pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pelaksanaan pilkada serentak ini.

Pilkada 2020 ini, lanjut dia, merupakan suatu ekspektasi publik terkait pelaksanaan pemilihan langsung oleh untuk memilih kepala daerah di delapan kota/kabupaten di Jawa Barat. “Tentunya ini merupakan momentum besar dalam konteks demokrasi karena rakyat langsung menentukan pilihan politik mereka memilih calon kepala daerahnya,” kata dia.

3. Fokus melihat pelanggaran money politic, netralitas ASN, dan politik transaksional

Ilustrasi politik uang/IDN Times/Prayugo Utomo

Abdullah menjelaskan, dalam pelaksanaan tahapan pilkada sering kali muncul sejumlah pelanggaran seperti mengenai politik transaksional, politik uang, netralitas aparatur sipil negara, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang substansinya bisa mencederai kualitas pelaksanaan pemilu.

Oleh sebab itu, Bawaslu Jawa Barat dalam upaya menjaga dan menghadirkan kualitas pilkada 2020 yang lebih berkualitas, demokratis, dan berintegritas pihaknya menggelar peluncuran pengawasan pilkada ini sebagai upaya mensosialisasikan kepada semua elemen masyarakat.

4. Membuka kanal Salam untuk menampung informasi kecurangan pilkada

IDN Times/Bawaslu Jabar

Abdullah mengungkapkan, untuk menjaga kualitas Pilkada Serentak 2020 dari kecurangan, Bawaslu Jabar membuka kanal bernama Saluran Aspirasi Masyarakat (Salam) Awas di dalam laman Bawaslu Jawa Barat.

Kanal ini merupakan inisiatif Bawaslu Jawa Barat dalam menampung informasi masyarakat mengenai dugaan tindak pelanggaran pemilu. “Kanal ini sebagai wadah masyarakat memberikan informasi dugaan awal pelanggaran pemilu yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” ujar dia.

5. Ridwan Kamil berharap pilkada berlangsung aman dan tertib

Dok.Humas Jabar

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut menghadiri peluncuran pengawasan pilkada serentak Bawaslu Jabar mengatakan, peraturan pemilihan umum di Indonesia masih dalam proses pencarian yang lebih cocok. Menurut Emil, setiap ada pesta demokrasi di Indonesia, peraturan pemilu sering berubah.

“Demokrasi kita ini kan masih muda, belum berabad-abad seperti di Amerika. Kita kan baru rezim otoriter tahun 1998 baru sampai sekarang. Maka menemukan sistem yang ideal itu menurut saya masih dalam proses pencarian,” ungkap Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menjelaskan, proses pencarian sistem pemilu ini ditandai dengan masih berubah-ubahnya peraturan penyelenggaraan pemilu. Pada saat pemilu 2019, lanjut Ridwan, digelar serentak, tetapi memakan korban. Kemudian saat ini diwacanakan pada pemilu 2024 tidak akan serentak seperti sebelumnya.

“Itu menandakan bentuknya belum ketemu. Oleh karena itu, saya hanya berdoa apa pun yang disepakati (sistem pemilu selanjutnya), itu hasil sebuah riset yang betul-betul paling sedikit mudarat-nya. Kalau perfect (sempurna) mah kayaknya susah, tapi yang sedikit mudarat-nya. 2019 (pemilu serentak) masih banyak mudarat-nya,” kata dia.

Disinggung mengenai pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Barat, kata Ridwan, berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan pemilu 2019, Jawa Barat aman dan kondusif. Hal ini menandakan orang Jawa Barat senang pada demokrasi dan tingkat partisipasinya terus meningkat. 

Baca Juga: Bawaslu Jabar: 8 Daerah Pelaksana Pilkada Serentak Rawan Konflik

Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Jabar Pantau Petahana Mobilisasi ASN