Solusi Urai Kemacetan, Pemkot Cirebon Segera Operasikan 9 BRT di 2020
IDN Times/Wildan Ibnu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Cirebon, IDN Times - Kota Cirebon mulai berbenah mengatasi kemacetan lalu lintas akibat dari kepadatan kendaraan pribadi. Solusi yang ditawarkan adalah akan mengoperasikan sembilan armada Bus Rapid Transit (BRT) pada 2020, mendatang.
Moda transportasi bus mini dalam kota itu diyakini pemerintah daerah sebagai upaya mengubah budaya masyarakat untuk beralih ke angkutan massal.
1. Sistem operasi seperti Bus Transjakarta
IDN Times/Wildan IbnuKepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Yoyon Indrayana menjelaskan, kondisi kota yang sudah penuh dengan kendaraan pribadi, baik roda dua atau roda empat, membuat akses masyarakat menuju pusat kota tersendat.
Adanya angkutan perkotaan pun tidak mampu mengakomodir kebutuhan warga di wilayah Selatan yang hendak ke kota. Masalah demikian diatasi dengan menggunakan sistem one man one ticket, sama halnya seperti pengoperasian Bus Transjakarta.
"BRT ini untuk pengembangan wilayah Transportasi. Mengingat selama ini akses Wilayah ke Selatan menuju pusat kota tersendat. Adanya angkot, sudah tidak bisa melayani kebutuhan masyarakat," ujarnya saat ditemui, Kamis (12/12).
2. Dua rute disiapkan
IDN Times/Wildan IbnuSementara ini baru dua rute yang disiapkan untuk pengoperasian BRT. Yaitu, rute selatan dan utara. Untuk koridor Utara meliputi rute Pertigaan Tiga Berlian-Jalan Raya ByPass-Kedawung-Pilang- Krucuk-Kesenden-Yos Sudarso-Tiga Berlian. Sedangkan koridor selatan, melewati Argasunya-Kebon Pelok-Penggung-By Pass ke Kota-sampai ke kawasan kota tua.
Estimasi waktu tempuh dalam satu kali rute perjalanan membutuhkan sekitar 1 jam 40 menit. Yoyon membenarkan, beberapa ruas jalan di Kota Cirebon mengalami penyempitan jalan. Kendati demikian, masalah itu akan dikaji Dishub untuk membuat rekayasa lalu lintas.
"Diharapkan kebutuhan (transportasi) warga terakomodir. Beberapa ruas jalan memang ada beberapa penyempitan. Tapi tidak masalah. Hal ini yang perlu kami atasi," jelasnya.
3. Perwali dibutuhkan untuk kewenangan operasional
IDN Times/Wildan IbnuYoyon menambahkan, kewenangan pengelolaan BRT dikendalikan oleh PD Pembangunan selaku operator. Sejauh ini Pemkot Cirebon dan PD Pembangunan masih mengkaji sistem operasional bus kota melalui Peraturan Wali Kota, apakah dihibahkan sepenuhnya kepada Pemkot Cirebon atau penugasan langsung.
4. Tarif ditekan lebih murah
IDN Times/Gregorius Aryodamar PUntuk tarif perjalanan BRT sendiri, idealnya sebesar Rp7.500 per orang. Akan tetapi, Dishub sedang berupaya menekan tarif agar lebih rendah. Yakni, Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp.3500 untuk pelajar.
"Pengelolaannya oleh PD Pembangunan. Harus dikaji lebih dahulu regulasi pengoperasiannya. Bentuknya seperti apa. Apakah pengelolaan dihibahkan ke Pemkot atau penugasan langsung. Perlu disiapkan perwali untuk penugasan PD Pembangunan sebagai pengelola BRT," ujarnya.
