Dilanda Kemarau, 11 Desa di Kabupaten Sukabumi Krisis Air Bersih
www.sukabumikab.go.id
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sukabumi, IDN Times - Musim kemarau yang telah melanda sejak satu bulan terakhir telah berdampak pada sejumlah daerah di Kabupaten Sukabumi. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat sebanyak 11 desa dari 381 desa dilaporkan mengalami kesulitan air bersih.
Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna menerangkan 11 desa yang terkena dampak kekeringan itu tersebar di tujuh kecamatan. Meliputi Desa Cisaat di Kecamatan Cicurug; Desa Cidadap, Kecamatan Cidadap. Tiga desa di Kecamatan Gegerbitung yakni Desa Karangjaya, Desa Cijurey dan Desa Gegerbitung.
Di Kecamatan Waluran terdapat dua desa antara lain Desa Mekarmukti dan Desa Waluran Mandiri. Dua desa di Kecamatan Gunungguruh yaitu Desa Kebonmanggu serta Desa Cibolang. Sedangkan dua desa lainnya masing-masing Desa Nangela di Kecamatan Tegalbuleud dan Desa Sukamulya di Kecamatan Cikembar.
Menurut Daeng jumlah desa yang mengalami kelangkaan air bersih tersebut berpotensi akan terus bertambah. Sebab masih ada beberapa desa lainnya yang belum menyampaikan laporan.
"Untuk jumlah warga terdampak kekeringan mencapai 8.174 jiwa dari 2.983 Kepala Keluarga (KK). Saat ini mereka kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan harian," jelas Daeng.
1. Suplai air bersih ke daerah terdampak
IDN Times/Toni KamajayaDalam menanggulangi bencana kekeringan yang telah melanda sejumlah daerah di Kabupaten Sukabumi, BPBD telah melakukan suplai air bersih kepada warga dengan menggunakan armada angkutan air sejenis tanki. Setiap desa terdampak kekeringan rata-rata mendapatkan pasokan air bersih sebanyak dua kendaraan tangki atau sekitar lebih dari 10 ribu liter.
2. Pengalihan sistem laporan darurat air
IDN Times/Toni KamajayaSetiap memasuki musim kemarau, sebagian besar wilayah Kabupaten Sukabumi mengalami krisis air bersih. Pada tahun-tahun sebelumnya, pengajuan pasokan air bersih dilaporkan langsung pemerintahan desa kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun untuk tahun ini alur pelaporan rawan darurat air bersih disampaikan pemerintahan desa kepada BPBD.
3. Terkendala akibat minimnya laporan
IDN Times/Toni KamajayaKepala Seksi Kedarurat BPBD Kabupaten Sukabumi, Eka Widyaman menyebutkan upaya penanggulangan bencana kekeringan kerap terkendala akibat minimnya pelaporan informasi dari tingkat pemerintahan desa. Dengan adanya perubahan alur pelaporan dari PDAM kepada BPBD ini, diharapkan aparat desa lebih proaktif sehingga tindak penanggulangan bencana akan berjalan secara efektif.
Baca Juga: Emil Imbau Kepala Daerah Aktif Suplai Air ke Warga yang Kekeringan
4. Hasil Pemetaan daerah rawan kekeringan
IDN Times/Toni KamajayaSebelum memasuki musim kemarau, BPBD telah melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan. Hasilnya menunjukan terdapat 36 desa dan 100 kedusunan di delapan kecamatan masuk dalam kategori daerah darurat kekeringan. Ke delapan daerah itu antara lain Kecamatan Palabuhanratu, Bantargadung, Warungkiara, Cikembar, Nagrak, Cibadak, Gunugguruh dan Kecamatan Cicurug.
Baca Juga: Puncak Kekeringan di Jabar Akan Terjadi pada Agustus
5. Belum ditetapkan status darurat kekeringan
IDN Times/Toni KamajayaEka Widyaman mengatakan meski telah sudan ada beberapa daerah terkena dampak kekeringan, namun hingga kini masih belum ditetapkan status darurat kekeringan.
"Kami masih menunggu surat keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai status darurat kekeringan. Sampai dengan akhir Mei 2019 lalu status yang diberlakukan berupa siaga banjir dan longsor," ungkap Eka.
Baca Juga: Musim Kemarau, BMKG Prediksi 8 Daerah di Jawa Barat Alami Kekeringan
