KPK Sita Uang dan Dokumen terkait Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Banjar
Ilustrasi gedung KPK (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari hasil penggeledahan tiga lokasi, dalam penyidikan kasus korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Banjar, Jawa Barat, Minggu 12 Juli 2020.
"Hari ini dilakukan penggeledahan di tiga lokasi di antaranya rumah Kepala Dinas PUPR Kota Banjar di Ciamis," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jakarta, seperti dilansir Antara Minggu.
1. KPK menyita sejumlah uang dan dokumen
Ilustrasi gedung KPK. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Ali menjelaskan tim penyidik KPK menyita sejumlah uang yang akan dihitung dan dikonfirmasi dengan pihak-pihak lain, serta dokumen berupa surat-surat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun 2012-2017, dan barang bukti elektronik.
Sebelumnya pada Sabtu 11 Juli 2020, penyidik KPK juga telah menggeledah dua lokasi berbeda di Kota Banjar, yakni tempat para pihak yang diduga mengetahui dugaan korupsi dimaksud. Penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik dari hasil penggeledahan di dua lokasi itu.
"Dokumen, sejumlah uang tunai, dan barang elektronik yang diamankan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyitaan, setelah mendapatkan izin dari Dewas KPK," ungkap Ali.
Baca Juga: Pimpinan KPK Bantah Ada Deal Kasus di Rapat Tertutup dengan Komisi 3
2. KPK juga memeriksa sejumlah saksi
Ilustrasi gedung KPK (IDN Times/Vanny El Rahman)Editor’s picks
Selain penggeledahan, penyidik KPK juga sedang memeriksa saksi-saksi terkait kasus tersebut dalam tahap pengumpulan alat bukti.
Namun, KPK belum dapat menyampaikan secara detail pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana kebijakan pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.
3. KPK geledah Pendopo Wali Kota Banjar dan Kantor Dinas PUPR Kota Banjar
(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Perlu diketahui, penyidikan KPK pada Jumat 10 Juli lalu menggeledah Pendopo Wali Kota Banjar dan Kantor Dinas PUPR Kota Banjar, terkait kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur.
"Penyidik melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar, termasuk di antaranya hari ini di Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Kota Banjar," ungkap Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Ali menjelaskan penyidik KPK sedang mengumpulkan alat bukti, di antaranya memeriksa saksi terkait kasus tersebut. Namun, dia mengatakan lembaganya saat ini belum dapat menyampaikan secara detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan pimpinan KPK terkait dengan hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," ujar Ali.
Kendati, dia memastikan akan menginformasikan kembali setiap perkembangan kasus di Banjar tersebut. "Perkembangan berikutnya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua," kata dia kepada wartawan.
Baca Juga: Kasus Suap THR UNJ Disetop, ICW Sebut KPK Tak Profesional Sedari Awal
Topik:
Berita Terkini Lainnya
