Siapkan Skema PSBB, Pemkot Bogor Alokasikan Anggaran Rp348 Miliar
(Wali Kota Bogor Bima Arya) IDN Times/Margith Juita Damanik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran Rp348 miliar dari APBD Kota Bogor 2020, untuk percepatan penanganan pandemik COVID-19 melalui penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, dari total anggaran tersebut, akan dialokasikan untuk penanganan COVID-19 Rp309 miliar, untuk penanganan jaring pengaman sosial Rp39 miliar, serta untuk penanganan dampak ekonomi Rp3 miliar.
1. Pemkot Bogor akan membantu 71.000 KK
Aktivitas buruh di Gudang Bulog Sibolga (Hendra Simanjuntak/IDN Times)Melansir Kantor Berita Antara, Sabtu (11/4), Dedie menjelaskan, pihaknya melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait masih melakukan pendataan, terutama terhadap warga miskin baru karena wabah ini.
Pemerintah Kota Bogor, kata dia, telah memiliki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yakni data penduduk miskin penerima bantuan program keluarga harapan (PKS), penerima bantuan beras untuk keluarga sejahtera (rastra) dan penerima bantuan lainnya dari keuangan negara.
“DTKS di Kota Bogor datanya sudah disusun oleh Dinas Sosial, yakni 71.000 KK," katanya.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Bogor Ungkap Klaster Baru, 8 Orang Terpapar COVID-19
2. Bantuan akan masuk dalam program kartu pra-kerja
Tim penggerak PKK Provinsi Jambi memberi bantuan kepada masyarakat Jambi/IDN Times/Dokumentasi Humas dan Protokol Provinsi JambiEditor’s picks
Dedie mengatakan, dirinya memberikan arahan kepada OPD terkait untuk melakukan pendataan secara valid, karena prinsip bantuan sosial ini tidak boleh seseorang menerima bantuan dari keuangan negara berkali-kali atau berlapis, sesuai azas keadilan.
"Untuk warga miskin baru dan warga pekerja terimbas ekonomi akibat COVID-19, sedang didata dan masuk dalam program kartu pra-kerja," katanya.
3. Pemkot Bogor pastikan tidak ada yang menerima bantuan tumpang tindih
Bantuan dari Pemprov DKI untuk warga miskin (Dok. Humas Pemprov DKI)Menurut dia, untuk warga miskin baru akan dipenuhi dari bantuan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Bantuan dari Pemerintah Kota Bogor, khusus untuk warga miskin baru yang belum tercakup dari dua sumber di atas, termasuk program padat karya," katanya.
Dedie mengingatkan, karena pendataan secara valid menjadi penting. Warga penerima kartu pra-kerja, kartu sembako, PKH, serta warga miskin baru, harus berdasarkan KK dan KTPE.
“Seorang penerima, bantuannya tidak boleh tumpang tindih," katanya.
Menurut Dedie, warga miskin baru yang sedang didata, asumsinya adalah 50 KK per RW. Di Kota Bogor ada 720 RW, sehingga seluruhnya ada 36.000 KK.
"Ini baru asumsi, tapi akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi," katanya.
Baca Juga: Bogor Siap Terapkan PSBB, Anggarkan Rp300 Miliar
Berita Terkini Lainnya
