Politisi PKB: Identitas Dewan Terlibat Judol Tidak Perlu Dibuka
Inin Nastain IDN Times/ KH. Maman Imanulhaq
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Majalengka, IDN Times - Kasus judi online (judol) tengah menerpa DPR RI. Beberapa orang, dari mulai legislator hingga kesekretariatan, terindikasi kuat terlibat dalam praktik judol.
Kabar tersebut menguat setelah PPATK menyebutkan ada sejumlah anggota DPR RI diketahui melakukan kegiatan itu. Setidaknya ada puluhan orang di sekretariatan DPR RI yang disinyalir terlibat judol.
"PPATK menyebutkan ada nama DPD DPR RI, DPRD. Di ke-sekjen-an ada sekitar 85 orang," kata Anggota Komisi VIII DPR RI KH. Maman Imanulhaq, Rabu (3/7/2024
1. Nama anggota yang terlibat tidak perlu dipublikasikan
GoogleSejumlah kalangan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membuka nama-nama yang terindikasi melakukan praktik judol. Terkait hal itu, perlu kajian lebih mendalam untuk memutuskan hal itu.
"Banyak orang yang meminta dibuka. Tetapi kan harus menjadi pertimbangan juga apakah dengan catatan PPATK itu, dan belum ranah hukum, perlu atau tidak dibuka? Ini masih jadi perdebatan," kata Maman.
Maman sendiri menilai, secara pribadi tidak setuju nama-nama itu dipublikasikan. Menurutnya publikasi baru bisa dilakukan jika sudah ada ketetapan.
"Saya kira tidak perlu, kecuali sudah pada ranah hukum, dan sebagainya. Jadi, kan penegakan hukum sering terjebak kepada drama Korea, orang belum apa-apa belum ada ketetapan apa-apa pasti sudah diumumin dan sebagainya," katanya.
2. Perlu gelora untuk perang dengan judol
ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)Di sisi lain, Maman menilai kasus judol saat ini sudah masuk kategori darurat. Untuk penanganan kasus itu, perlu keseriusan dari semua kalangan.
"Darurat judol, kita harus menyatakan perang. Seluruh aspek ini, termasuk penegakan hukum dan sebagainya," kata dia.
Status darurat itu diperlukan, kata dia, mengingat judol menyentuh banyak kalangan. Bahkan, kasus itu juga menyeret lembaga penegak hukum.
"Kami berharap aparat untuk melakukan penegakan itu. Di beberapa daerah, misalnya oknum kepolisan pun terlibat," tuturnya.
"Jadi ini memang sangat menggurita secara sistematik. Ini (penanganan) harus dilakukan secara cepat dan sistematik," tuturnya.
3. Minat masyarakat tergantung bandar
ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)Maman mengatakan, untuk menghindari masyarakat dari praktik tersebut, bergantung dari keberadaan bandar. Oleh karena itu, perlu keseriusan untuk menangkap bandar tersebut.
"Tangkaplah sepuluh bandar besar judi online, nah pastilah masyarakat akan berhenti," katanya.
Dia menjelaskan, sebagai anggota komisi VIII, beberapa kali mengingatkan penegak hukum untuk menangkap bandar besar.
Satgas, kata dia, sudah seharusnya melakukan gerak cepat untuk menangkap dalang dari mengguritanya kasus itu. "Satgas yang dibikin presiden itu harus bekerja dalam sepekan," ujar Maman.
Baca Juga: Cerita Pelaku Judol, Berawal dari Promo yang Menggiurkan
Baca Juga: Puan Minta Nama Anggota DPR Terlibat Judi Online Dibuka ke Publik
